Keberadaan Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan-BP3K sebagai rumah petani di tingkat Kecamatan sudah selayaknya diperkuat kelembagaannya, karena permasalahan petani harus segera diselesaikan. Penegasan tersebut dikemukakan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementrian Pertanian, Dr. Ir. Winny Subawa, M. Si, pada Sesi dialog serangkaian kegiatan Pencanangan Desa Model Penyuluhan Terpadu Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Desa Madukoro Kecamatan Kemonjen Kabupaten Magelang (Rabu,10/9/2014) yang menyatakan, pembangunan pertanian sesungguhnya tidak terlalu sulit, sepanjang penyuluh yang pemdampingi petani juga diperbadayakan, melalui sistem pengganggaran yang proporsional. Alokasi anggaran tersebut secara maksimal akan dimanfaatkan untuk melaksanakan program kerja BP3K termasuk didalamnya digunakan untuk Biaya Oprasional Penyuluh-BOP. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemerintah yang bersifat topdwon dalam pengalokasian anggaran kepada kegiatan penyuluhan. Namun kepada penyuluh juga dminta untuk terus meningkatkan integritas penyulhan dilapangan dengan target penyuluhan yang terukur. Menyinggung Desa Model Penyuluhan Terpadu, menurut Winny, kolaborasi 3 Kementrian meliputi Pertanian, Perikanan dn Kelautan serta Kehutanan terbukti mampu menghasilkan lingkungan yang baik, sehingga memerlukan visible approach yang harus dapat diadvokasi baik ke dalam 3 kementrian maupun pengambil kebijakan di cdaeah dalam pengembangannnya di Propinsi Jawa Tengah. Pembangunan pertanian sesungguhnya tidak susah, asalkan didukung keberpihakan kepada penyuluh. Penegasan yang sama juga dikemukakan Kepala BP2SDM Kehutanan Dr. Ir. Tachrir Fathoni, MSc. Yang menyatakan pembangunan pertanian perlu ditingkatkan, karena tiap tahun semakin merosot kondisi dan kualitas lahannya. Pertanian sebagai tulang punggung perekonomian bangsa dan hutan mendorong sistem kehidupan agar terus bertumbuh. Upaya yang telah dilakukan oleh Kemneterian Kehutanan antara lain melalui kegiatan Hutan Desa, Hutan Rakyat, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat sampai kepada BLU. Menurut Tachrir, untuk menyiakan Desa Model Penyuluhan seperti yang di Desa Madukoro memerlukan upaya pengembangan kesatuan desa yang terintegrasi program pembangunannya, sehingga diperlukan sistem penganggaran yang memadai dan dapat diterimakan langsung kepada petani. Sementara Ir. Rina Maharani, M.Sc ( Mewakili Kepala BP2SDM Kelautan dan Perikanan) menyatakan, Desa Model Penyuluhan dapat ditingkatkan lagi dengan sistem pengembangan kawasan, karena sumber airnya masih membuka lebar kesempatan untuk pengembangan ke depan. Dengan adanya Desa Model ini memperlihatkan bahwa kerja dan kinerja penyuluh sudah sangat baik. Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri terus berupaya untuk memenuhi kecukupan kebutuhan penyuluh karena dalam 4 tahun terakhir sekitar 21 persen penyuluh perikanan akan memasuki masa pensiun, untuk itu perlu didukung dengan kemauan pemerintah daerah untuk merekrut penyuluh di daerah. Namun kepada penyuluh diminta agar bekerja bukan sekedar mengejar produksi, melainkan produktivitas yang berorientasi pada kelestarian lingkungan (ap).