Loading...

Pertemuan Bulanan Penyuluhan

Pertemuan Bulanan Penyuluhan
Rumitnya problematika pelayanan penyuluhan di Kabupaten Mesuji membutuhkan perhatian khusus karena permasalahan hampir mendera semua tingkatan stakeholder mulai dari pemerintah daerah, penyuluh pertanian dan petani itu sendiri sebagai pelaku utama dan pelaku usaha yang membutuhkan pelayanan penyuluhan. Untuk itulah pertemuan bulanan mereview pelayanan penyuluhan dilaksanakan. Pertemuan bulanan ini dilaksanakan di BPPP Simpang Pematang dengan agenda membahas perkembangan pelayanan penyuluhan pertanian di Kabupaten Mesuji saat ini. Bersama Badan Perencanaan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Koordinator Penyuluh Pertanian Tingkat Kabupaten, Koordinator Pertanian Tingkat Kecamatan, Penyuluh Pertanian, Perwakilan Kelompoktani, Perkumpulan Petani Pengguna Air dan Perwakilan Kelompok Wanita Tani diskusi bersama memecahkan masalah yang dihadapi. Beberapa masalah krusial yang dihadapi antara lain : Sumber daya manusia penyuluhan pertanian yang semakin berkurang karena sebagian memasuki batas usia pensiun disamping mutasi jabatan dari fungsional penyuluh pertanian ke jabatan struktural. Hal ini berdampak terhadap kualitas pelayanan penyuluhan dimana Luas wilayah binaan penyuluh pertanian semakin luas. Idealnya seorang penyuluh membina 1 (satu) desa, saat ini setiap penyuluh pertanian membina petani di 3 s/d 5 desa dengan luas lahan sawah lebih dari 1000 ha. Dengan luasnya wilayah binaan, banyak petani tidak terlayani dan kehadiran penyuluh pertanian tidak dirasakan sepenuhnya oleh petani. Diharapkan kekurangan SDM penyuluh pertanian dapat di atasi melalui rekruitmen ketua kelompoktani berprestasi menjadi penyuluh swadaya. Sikap petani yang belum berdikari, selalu mengharapkan bantuan dari pemerintah. Hal ini diibaratkan burung merpati, dimana merpati akan datang berkumpul ketika makanan diberikan, ketika makanan telah habis merpati akan terbang. Pelayanan penyuluhan tidak termasuk dalam prioritas utama dalam perencanaan dan penganggaran baik ditingkat pusat, provinsi maupun kabupaten. Lemahnya koordinasi antar instansi pemangku kepentingan dalam pelayanan penyuluhan Diharapkan dengan pertemuan ini dapat diperoleh solusi terbaik terkait problematika yang terjadi di Kabupaten Mesuji. (wandaz)