Pertemuan yang dipimpim langsung oleh Kepala Seksi Penyuluhan "Drs. H. Astawar" mewakili Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. NTB membuka acara pertemuan koordinasi penyuluhan dalam mendukung anggaran penyuluhan dari APBD (22082017) di Aula BPPSDMPP Prov. NTB.Pertemuan yang dihadiri oleh SKPD yang menangai penyuluhan pada masing-masing kabupaten/kota se NTB dan penyuluh provinsi, menjelaskan bahwa pertemuan merupakan bentuk koordinasi dalam mendukung penyelenggaraan penyuluhan dilapangan baik penyuluh PNS, THL-TBPP dan penyuluh Swadaya. Sehingga keberadaan penyuluh untuk pelaku utama dan pelaku usaha sangat dibutuhkan dilapangan dalam mewujudkan program swasembada pangan nasional. Sedangkan untuk penganggaran penyuluhan dalam dukungan disampaikan oleh Ibrahim, SP, bahwa pada tahun 2018 mendatang anggaran penyuluhan yang didukung oleh APBN naik khususnya dalam biaya operasional penyuluhan (BOP) sebelumnya 10 bulan menjadi 11 bulan dan adanya penambahan inpasing penyesuaian ijazah untuk THL-TBPP kedepan. Selain itu, adanya kegiatan penumbuhan penyuluhan pertanian swadaya dan swasta peningkatan kapaistas penyuluhan swadaya.Selain itu, ada kegiatan penumbuhan dan pengembangan koprorasi petani, penyuluhan berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta adatasi teknologi spesifik lokasita di BPP. Sedangkan untuk dana APBD penyuluh didukung dalam kegiatan Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan berupa pengembangan dan penyebarluasan materi penyuluhan, programa penyuluhan. Evaluasi dan monitoring, Peningkatan kapasistas tenaga penyuluh pertanian dan perkebunan dalam bentuk Magang luar daerah untuk penyuluh, Peningkatan kapasistas THL-TBPP dan Penyuluh swadaya. Peningkatan kesejathteraan petani berupa sosialisasi teknologi pertanian, magang luar daerah petani, dan pelatihan-pelatihan manajemen kelembagaan petani seperti pelatihan OPT tujuh komoditi padi, jagung dan kedelai, bawang merah, cabae, tebu dan sapi potong terakhir konservasi lahan pertanian ungkapnya penyuluh provinsi.Terkait dengan OPD baru saat ini bagi penyuluh pertanian pada umumnya (penyuluh perikanan ke pusat dan penyuluh kehutanan ke provinsi) untuk lebih fokuskan pada peningkatan kapasistas kelembagaan penyuluhan baik PNS, THL-TBPP maupun Swadaya dalam peningkatan SDM penyuluh dilapangan, kejelasan akan keberadaan sarana prasarana (investaris) penyuluhan di kabupaten/kota maupun kecamatan. Diharapakan dengan dukungan kegiatan anggaran tersebut SKPD yang menangai penyuluhan Dinas Pertanian/Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota untuk dapat menyesuaikan kegiatan penyuluhan tahun 2018 mendatang akan dukungan saling terkait lainnya.