Di era digital seperti sekarang ini segala aspek telah memanfaatkan IT, tidak terkecuali sector pertanian. Alokasi pupuk bersubsi dioleh Pemerintah ditetapkan berdasarkan usulan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disusun oleh kelompoktani yang didampingi oleh Penyuluh Pertanian Lapangan. Pupuk bersubsidi ini disalurkan kepada petani yang telah bergabung dalam kelompok tani dengan ketentuan: (1) Petani yang melakukan usahatani sub sector tanaman pangan, sub sector perkebunan, sub sektor hortikultura dan/atau sub sektor peternakan dengan luasan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam, (2) Petani yang melakukan usaha tani sub sector tanaman pangan pada PATB; dan/atau, (3) Petani yang melakukan usaha sub sektor perikanan budi daya dengan luasan paling luas 1 (satu) hektar setiap musim tanam.Ketepatan penyusunan RDKK disesuaikan dengan potensi perencanaan tanam di masing-masing daerah sangat menentukan ketepatan waktu dan jumlah alokasi pupuk subsidi. Ketersediaan pupuk bersubsidi sangat penting bagi suksesnya program pemerintah yaitu swasembada pangan khususnya padi, jagung, kedelai dan beberapa komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang merah.Secara umum ada enam manfaat kemudahan dari sistem e-RDKK yaitu: Kementerian dapat memverifikasi inputing RDKK, updating penyusunan RDKK dapat dimonitoring, sebagai data base bagi Kementerian, membantu perencanaan alokasipupuk agar lebih tepat sasaran, membantu kebijakan pupuk bersubsidi dan memudahkan dalam penetapan alokasi dan realokasi pupuk bersubsidi sampai dengan tingkat kelompok taniMengingat pentingnya RDKK dalam proses pengalokasian pupuk bersubsidi di daerah, maka Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro mengadakan Pertemuan Koordinasi dan Updating RDKK dalame-RDKK bag ipetugas entry dan updating RDKK tingkat kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro pada hari Kamis, 25 Juli 2019 di Ruang Pertemuan Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro. Hadir dalam pertemuan adalah Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kab. Bojonegoro, Kasi Pupuk dan Alsintan Dinas Pertanian Kab. Bojonegoro dan seluruh petugas entry dan updating RDKK tingkat kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro.Dalam sambutannya, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Ir. Imam Nurhamid A.A.menyampaikan bahwa Pemerintah telah menyediakan aplikasi e-RDKK sehingga diharapkan daerah lebih aktif dalam mengajukan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi. Apabila daerah tidak melakukan entry data RDKK maka Pemerintah Pusat dapat mengevaluasi bahwa daeraht ersebut tidak membutuhkan pupuk bersubsidi. Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diterima pada saat pertemuan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, proses entry dan updating RDKK dalam e-RDKK untuk kebutuhan pupuk tahun 2020 harus segera dilakukan karena batas akhir entry data dalam e-RDKK adalah tanggal 31 Juli 2019.Selanjutnya, Kasi Pupuk dan Alsintan, Tatik Kasiati menambahkan bahwa dari 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro, ada 13 kecamatan yang belum melakukan entry data dalam e-RDKK 2020. Selebihnya, 15 kecamatan telah mulai melakukan entry data dalam e-RDKK 2020. Sampai dengan tanggal 24 Juli 2019, dari jumlah petani sebanyak 231.829 orang, baru71.265 orang yang dimasukkan dalam e-RDKK sehingga data petani yang belum di entry kurang160.564 orang. Oleh sebab itu diharapkan petugas entry kecamatan segera memaksimalkan entry data dalam e-RDKK 2020 karena usulan pupuk bersubsidi melalui e-RDKK 2020, berapapun yang masuk akan dievaluasi dan selanjutnya diusulkan kepada Badan Anggaran Pusat guna penetapan alokasi pupuk bersubsi ditahun 2020.Oleh DWI RATNANINGDIYAH, SP – Penyuluh Pertanian Kabupaten Bojonegoro