Pada hari Selasa, 3 September 2019 dilaksanakan Pertemuan Pembinaan Pemberdayaan Komisi Penyuluhan Provinsi Bengkulu, Periode Kepengurusan Tahun 2018-2023 bertempat di Aula Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu. Komisi Penyuluhan Provinsi Bengkulu merupakan kelembagaan independen yang bertugas memberikan masukan kepada Gubernur mengenai arah, kebijakan dan strategi pengembangan penyuluhan di Provinsi Bengkulu. Pengurus Komisi Penyuluhan terdiri dari berbagai unsur antara lain praktisi penyuluhan, pejabat pemerintah, dosen perguruan tinggi, peneliti dan pihak terkait penyuluhan yang memiliki kewajiban mendukung pengembangan penyuluhan dan pembangunan pertanian ke depan. Kegiatan pertemuan ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu yang diwakili oleh Sekretaris Dinas, Ir. Ramlan, M.MA yang selanjutnya memaparkan materi mengenai kebijakan strategi penguatan dan pengembangan penyuluhan pertanian. Adapun narasumber lain pada kegiatan tersebut adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu serta Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu. Masing-masing OPD tersebut memaparkan materi terkait dengan program penyuluhan yang ada di bidang perikanan dan kehutanan, serta materi pengembangan ketenagaan SDM fungsional penyuluh oleh BKD. Peserta pertemuan yang berasal dari unsur pengurus komisi penyuluhan provinsi, OPD/instansi terkait, DPRD Provinsi Bengkulu dan penyuluh provinsi, tampak antusias menyimak materi, mengikuti jalannya diskusi serta memberi masukan bagi pengembangan penyuluhan di Provinsi Bengkulu ke depannya. UPTD Balai Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian Provinsi Bengkulu yang dikepalai oleh Ir. Darminsah selaku penyelenggara kegiatan Pertemuan Pembinaan Pemberdayaan Komisi Penyuluhan ini, mengharapkan munculnya ide-ide dan masukan dari hasil diskusi lintas sektoral sehingga nantinya akan muncul rumusan dan rekomendasi komisi penyuluhan terkait isue-isue strategis penyuluhan. Hasil rumusan tersebut nantinya akan disampaikan sebagai bahan masukan bagi Gubernur. Ir. Djoko Hendro, M.Pd. selaku Ketua Komisi Penyuluhan Provinsi Bengkulu menyatakan bahwa hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan penyuluhan di Provinsi Bengkulu antara lain: jumlah ketenagaan penyuluh yang belum memenuhi 1 desa 1 penyuluh, peran BPP sebagai simpul kegiatan penyuluhan di Kecamatan sangat perlu untuk ditingkatkan dan diperlukan dukungan dana operasional, serta pentingnya peningkatan skill penyuluh maupun petani untuk menguasai teknologi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Diharapkan dengan adanya Komisi Penyuluhan Provinsi Bengkulu dapat mendorong pembangunan pertanian dan memberikan kontribusi nyata dan partisipasi aktif bagi kemajuan penyuluhan pertanian. (Isman Suryadi & Omi Dwi Nurrahmi, Penyuluh Pertanian Provinsi Bengkulu).