Pada hari Jumat 20 September 2019 BPTP mengadakan pendataan dengan mengumpulkan pengurus P3A yang tergabung dalam gabungan P3A Natar dan petani terdampak alih fungsi lahan di kecamatan Natar. Pertemuan ini dihadiri oleh pengurus P3A dari Desa yang tergabung dalam Gabungan P3A Tirto Lestari Kecamatan Natar sebanyak 15 orang dan petani terdampak alhih fungsi lahan sebanyak 15 orang dan penyuluh pendamping desa tersebut sebanyak 5 orang dan petugas dari BPTP sebanyak 3 orang. Pertemuan ini dipimpin oleh KaUPTD Bp3 Natar bapak Mutarso bersama KJF BPP Natar Lampung Selatan Bapak Suharyono. Pertemuan pada hari itu bertujuan untuk mengetahui pendapat petani terhadap sarana prasarana irigasi yang ada, bagaimana kondisinya saat ini, kondisi air saat ini dan sebelum adanya alih fungsi lahan serta pendapat petani mengenai dampak dan apa manfaat dari alih fungsi lahan serta LP2B . Kegiatan pendataan ini dilakukan di Gapoktan Ratu Sari Desa Negara Ratu Kecamatan Natar. Pendataan yang dilakukan berupa wawancara dan pengisian quetioner yang diberikan kepada para petani dan pengurus P3A dengan dibantu oleh penyuluh pendamping masing-masing. Kecamatan Natar merupakan salah satu kecamatan yang terdampak alih fungsi lahan karena berbagai sebab diantaranya: pembebasan jalan tol, perluasan bandara Radin Inten II, pembangunan perumahan, jalan, pabrik dan tanah kaplingan. Sehingga luasan baku lahan pertanian di kecamatan Natar semakin berkurang. Adapun dampak lain adanya alih fungsi lahan ini banyak petani yang tidak memiliki lahan garapan beralih ke profesi lain sehingga hilangnya mata pencaharian petani sehingga pengangguran meningkat. Selain luas lahan yang semakin berkurang akibat dampak alih fungsi lahan ini juga adalah penurunan produksi pertanian dan berujung kepada terancamnya ketahanan pangan. dari pertemuan ini petani mengharapkan pemerintah daerah segera menerbitkan perda yang mengatur alih fungsi lahan sehingga luas areal lahan pertanian sesuai dengan peruntukannya dan perangkat peraturan yang komprehensif terkait perlindungan lahan dan pemberian insentif kepada petani untuk menjamin ketersediaan produksi pangan dan akses petani akan lahan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Upaya perlindungan lahan yang menjamin ketersediaan lahan itu adalah PP No. 25 tahun 2012 tentang Sistem informasi Lahan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan). Pendataan lahan Lp2B sudah pernah dilaksanakan di Kecamatan Natar Tahun 2018 yang lalu. Semoga petani terdampak alih fungsi lahan ini tetap dapat berusaha tani.