Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} A. Latar Belakang Undang Undang nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Programa Penyuluhan Pertanian merupakan rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan dengan instrument Peraturan Menteri Pertanian nomor 25 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian Sebagai petunjuk tekhnis pelaksanaan penyusunan programa tersebut. Pembangunan yang dilakukan pada pasca era reformasi berorientasi kepada pertanian yang tangguh, maju dan efisien yang dicirikan oleh kemampuan mensejahterakan petani dan nelayan yang berbasis perekonomian kerakyatan, mendorong pertumbuhan sektor terkait dan ekonomi Nasional secara keseluruhan, oleh karena itu fokus utama membangun pertanian adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang tersebut, apabila kita lihat bahwa pembangunan daerah merupakan usaha peningkatan kualitas hidup masyarakat daerah yang dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Salah satu ciri dari pembangunan pertanian mendatang adalah dengan menggunakan pendekatan yang di rumuskan melalui “Paradigma Baru Pembangunan Pertanianâ€. Pola Pembangunan pertanian disusun untuk dapat menyentuh kepentingan para petani–nelayan dengan tidak mengenyampingkan kepentingan daerah maupun nasional. Mengikuti peranan sub sektor pertanian yang demikian penting agar dapat menunjang pertanian di atas dan untuk mencapai kuantitas dan kualitas produksi yang maksimal maka perlu di tingkatkan usaha pertanian yang terpadu di versifikasi jenis dan hasil pertanian yang di sesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah, air sebagai salah satu komponen dalam usaha pertanian dapat diaktualisasikan melalui pembangunan jaringan irigasi desa untuk pengembangan usaha agribisnis dan agroindustri dan usaha – usaha hasil pertanian. Pencapaian tujuan pembangunan pertanian tersebut dilaksanakan melalui pendekatan yang sama dan tidak dapat dipisahkan yaitu : 1. Pendekatan Agribisnis 2. Pendekatan Keterpaduan 3. Pendekatan Berbasis Sumber Daya Berbagai teori pembangunan maupun pengalaman praktis diberbagai Negara telah membuktikan kemampuan pertanian sebagai suatu sektor ekonomi yang sangat strategis dalam mensukseskan pembangunan yang mampu menjadi input yang senigfikan bagi negara. Sektor Pertanian memainkan tugas penting dalam mendukung peningkatan pembangunan ekonomi suatu daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyediaan pangan dan menjadi produk hulu bagi seluruh penduduk sehingga terciptanya kesempatan kerja, sekaligus pemasok tenaga kerja dan menghasilkan devisa. Sebagai stimulan penggerak pembangunan ekonomi maka sektor pertanian otomatis menjadi sektor andalan yang memiliki kebanggaan pembangunan ekonomi dengan demikian sektor andalan merupakan refleksi dari strukturasi suatu pembangunan sehingga dapat pula dipandang sebagai salah satu aspek pencari karakteristik dari perekonomian suatu daerah. Dalam konteks pengembangan usaha pertanian sebagaimana dimaksud difokuskan kepada pemberdayaan masyarakat tani yang maju, mandiri dan sejahtera, sejalan dengan itu orientasi pembangunan pertanian telah dirumuskan dalam visi baru pembangunan pertanian modern yang tangguh dan efisien yaitu : 1. Pemberdayaan sumber daya pertanian secara optimal 2. Perluasan hasil pertanian 3. Penerapan rekayasa teknologi pertanian secara spesifik berdasarkan lokasi secara dinamis dan efisien 4. Peningkatan efisiensi sistem agribisnis menuju peningkatan kesejahteraan petani dalam berbagai komoditas menuju katahanan pangan. Ada tiga alasan penting dan strategis untuk membangun ketahanan pangan dan mempunyai perspektif dalam pembangunan nasional yaitu: 1. Akses pangan dan gizi seimbang sebagai permulaan kebutuhan hak yang paling azasi bagi manusia 2. Keberhasilan dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia sangat di tentukan oleh keberhasilan pemenuhan kecukupan dan konsumsi pangan dan gizi 3. Ketahanan pangan merupakan basis atau pilar utama dalam mewujudkan ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional Kerana alasan penting dan strategis maka pemenuhan kecukupan pangan menjadi skala prioritas bagi setiap negara atau daerah baik maju maupun berkembang untuk mengambil kebijakan pemantapan ketahanan pangan. Mewujudkan ketahanan pangan menjadi komitmen nasional sebagaimana telah diamanatkan dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004 yaitu “ Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya pangan, kelembagaan dan budaya lokal dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi baik jumlah maupun mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau dengan memperhatikan peningkatan pendapatan petani / nelayan serta produksi yang diatur dengan undang-undang†Dalam rangka memenuhi komitmen tersebut pemerintah melalui Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang propenas tahun 2000-2004 telah menetapkan program peningkatan ketahanan pangan. Program ini bertujuan : Meningkatkan keanekaragaman produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan yang bersumber dari ternak, ikan, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan beserta produksi-produksi olahannya. 1. Pengembangan kelembagaan pangan yang menjamin peningkatan produksi serta konsumsi yang lebih beragam 2. Pengembangan usaha bisnis pangan. 3. Menjamin tersedianya pangan dan gizi bagi masyarak Pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian dewasa ini dihadapkan pada berbagai problematika, yang apabila tidak dilakukan upaya pemecahannya maka akan dapat merugikan petani dan pelaku usaha pertanian lain dengan tidak berperannya transformasi informasi pertanian dan nelayan yang seharusnya dilakukan oleh penyuluh pertanian. Untuk mengatasi hal tersebut , perlu dilakukan revitalisi penyuluhan pertanian melalui suatu kebijakan yang komprehensif yang diaplikasikan pada regulasi yang mengatur pelaksanaan secara teknis dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Pembangunan pertanian ke depan diharapkan dapat memberi kontribusi yang lebih besar dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial dan memperluas kesempatan kerja, serta mampu memanfaatkan semua peluang ekonomi yang terjadi sebagai dampak globalisasi dan liberalisasi perekonomian dunia. Kebijakasanaan untuk memantapkan penerapan agribisnis sangat relevan baik di tinjau dari aspek lingkungan strategis global yang semakin ketat maupun kondisi lingkungan domestik yang menuntut perbaikan efisiensi aspek termasuk didalamnya masalah ketersediaan dan distribusi pangan. Kedua aspek tersebut tersirat dalam GBHN tahun 1999 – 2004 dari 28 butir GBHN bidang ekonomi terdapat setidaknya lima kebijaksanaan dasar yang menjadi acuan sektor pertanian yang penangananya memerlukan pendekatan agribisnis berikut lima kebijaksanaan dasar tersebut: 1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang tertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan 2. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan teknologi dalam membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komperatif sebagai negara maritim dan agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan daerah dengan berbasis kepada sumber daya alam sumber daya manusia dengan menghilangkan segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan 3. Memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing tinggi 4. Mengoptimalkan peran pemerintah dalam mengkoreksi ketidak sempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar melalui regulasi, layanan publik, subsidi dan insentif yang dilakukan secara transparan 5. Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya bahan pangan, kelembangaan dan budidya lokal dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang peningkatan pendapatan petani serta produsen disektor hulu. Di dalam negeri telah terjadi reformasi dalam pembangunan nasional dengan memerlukan undang – undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan undang – undang No. 25 tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Hal tersebut diberlakukan dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang memberi keleluasaan daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa dan berdasarkan aspirasi masyarakat sendiri kondisi ini sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis karena pembangunan sistem dan usaha agribisnis menyangkut kepentingan petani – nelayan dan keluarganya maka inisiatif harus berasal dari petani – nelayan atau masyarakat tani sendiri. Dalam konteks penyelenggaraan memotivasi dan memberdayakan petani – nelayan dalam wadah kelompok tani peran penyuluh pertanian tidak dapat dipungkiri memegang arti sangat penting yang senantiasa harus dapat diselenggarakan secara berkelanjutan dan terprogram. Dalam hubungan penyelenggaraan penyuluh pertanian secara berencana perlu disusun program sebagai acuan pokok bagi penyuluh sebagai pemegang peran dan sebagai subjek sasaran petani – nelayan/kelompok tani bersama keluarganya bukan sebaliknya. Untuk menyesuaikan dengan perubahan – perubahan tersebut maka penyuluh pertanian perlu mereformasikan diri agar dapat mewujudkan tuntutan perubahan dan tetap relevan dengan perkembangan yang terjadi diera globalisasi ini beberapa tuntutan perubahan yang perlu dipenuhi dalam merespon hal-hal tersebut antara lain : 1. Resposisi penyuluh pertanian agar mampu menjadi mitra sejati petani – nelayan dengan melakukan peran sebagai penyedia jasa pendidikan, sebagai fasilitator, motivator, sebagai mitra kerja sejajar dan sebagai konsultan atau penasehat petani-nelayan yang profesional dan mandiri 2. Redinamisasi kepemimpinan petani–nelayan yang berbasis pada kelompok usaha dengan pengambilan keputusan yang mandiri oleh petani – nelayan 3. Restrukturisasi kelembagaan penyelenggaraan penyuluh pertanian dengan melaksanakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang didukung oleh pertisipasi petani nelayan dan keluarganya pada khususnya dan mesyarakat umumnya dalam rangka pengembangan profesionalisme penyuluh pertanian. 4. Reorentasi program-program penyuluh pertanian yang mencerminkan perencanaan dari bawah ( botton-up planning ) bersifat terpadu, spesifik lokasi, berorientasi agribisnis, jender sensitif serta berwawasan lingkungan. Paradigma baru penyuluhan pertanian menuntut agar penyuluhan pertanian difokuskan kembali kepada para petani-nelayan dan keluarganya selaku utama pembangunan pertanian dengan demikian kedudukan petani–nelayan dan keluarganya dalam pembangunan pertanian adalah sebagai pelaku utama dan sebagai subjek bukan objek. Apabila dikaitkan dengan kebijaksanaan pembangunan pertanian dewasa ini maka paradigma tersebut dapat diterjemahkan sebagai upaya memberdayakan petani-nelayan dan keluarganya sebagai aktor selaras dengan pembangunan wilayah, hal ini menuntut kemampuan penyuluh pertanian untuk memfasilitasi para petani–nelayan dan keluarganya dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan prilaku mereka ke arah yang lebih baik serta kemapuan untuk memfasilitasi berjalannya proses perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi seluruh kegiatan dan usaha tani, petani-nelayan. Untuk dapat melaksanakan pembangunan di Kota Subulussalam, kegiatan penyuluhan pertanian memerlukan pedoman yang merupakan bagian integral dari pembangunan pertanian. Pedoman tersebut untuk acuan dalam melaksanakan kegiatan yang dimaksud diatas. Programa adalah rencana yang disusun tetang kegiatan dalam satu tahunan yang menggambarkan keadaan sekarang, tujuan yang ingin dicapai, masalah – masalah dan alternatif, sistematis, dan tertulis setiap tahunnya. Dalam penyusunan Programa Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Subulussalam mengikut sertakan semua pelaku secara profesional yang diwujudkan melalui dinamika internal terhadap keadaan, pengertian serta kepedulian untuk ikut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis dan penyuluhan pertanian yang selaras, serasi dan terpadu. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Subulussalam mempunyai tugas dalam melaksanakan revitalisasi sistem penyuluhan pertanian bertujuan untuk mengembangkan organisasi dan pengelolaan sistem penyuluhan pertanian sehingga sumber daya manusia penyuluh pertanian, nelayan, petugas dan penyuluh dapat bergerak dalam satu kesatuan yang utuh dan profesional dalam alih teknologi dan pengembangan kemampuan wilayah pertanian. Kegiatan revitalisasi pertanian adalah : 1. Pergerakan tiga unsur yaitu: petani-nelayan, penyuluh dan peneliti, kedalam satu tim penetapan usaha tani - nelayan yang responsif terhadap permintaan pasar. 2. Revitalisasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) setiap kecamatan sehingga menjadi pusat kegiatan penyuluh pertanian di pedesaan wilayah binaan. 3. Peningkatan profesionalisme penyuluh pertanian sehingga mereka dapat menjalankan peranannya dengan baik. Komponen dalam kegiatan Revitalisasi adalah : 1. Pengembangan Sumber Daya Manusia Alih Teknologi Pengembangan kelembagaan sehingga dapat mendukung sistem ketahanan pangan perkebunan dan pengembangan Agribisnis. B. Tujuan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang penyuluh Pertanian, Perikanan dan kelautan, pasal 15 ayat 91 huruf A yaitu penyusun programa penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan Kabupaten / Kota. Adapun tujuan dari penyusunan programa peningkatan kapasitas penyuluhan pertanian dan perkebunan ini adalah : 1. Programa penyuluhan pertanian disusun untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan agar lebih sistematis dan sinergis di Kota Subulussalam. 2. Membangun kesediaan dan kesiapan para pelaku dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang dirumuskan dalam derajat dan bentuk konkrit partisipatif pada setiap tahapan penyelenggaraan berdasarkan perencanaan yang telah disusun secara partisipatif. 3. Mengatur pendayagunaan tenaga pertanian, sarana dan prasarana serta sumber-sumber potensi yang ada sehingga penyelenggaraan penyuluh pertanian dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien. 4. Menjadi acuan dasar bagi para penyuluh di tingkat kecamatan dalam Kota Subulussalam untuk menyusun rencana kerja penyuluh pertanian. 5. Sebagai acuan bagi berbagai pihak yang berkompeten terutama para pengambil kebijakan yang berkepentingan dalam rangka pembanguanan pertanian pada umumnya dan penyuluhan pada khususnya dalam rangka menyediakan sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan. C. SASARAN Sasaran disusunnya programa ini adalah para petugas penyuluh pertanian di wilayah Kota Subulussalam, pelaku usaha tani dan nelayan serta beberapa pihak pengambil keputusan yang memiliki relevansi terhadap pembangunan pertanian.