Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) merupakan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di kecamatan, adalah unit kerja Non Struktural yang berfungsi sebagai Pusat Data dan Informasi, Pusat Perencanaan Program dan Kegiatan, Pusat Konsultasi Agribisnis, dan Pusat Percontohan. BPP juga merupakan tempat pertemuan bagi para penyuluh pertanian, petani dan pelaku usahatani. Peran BPP sangat strategis dalam mendukung program pembangunan pertanian. Oleh karena itu, BPP harus mampu mengkoordinasikan, mensinergikan, dan menyelaraskan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian di wilayah kecamatan bersama pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal program pembangunan pertanian di kecamatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten/Kota harus mendukung peran BPP dalam penyediaan data Sumber Daya Manusia (SDM), potensi wilayah, Programa Penyuluhan Pertanian, Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Pertanian, Penyediaan sarana dan Lahan Percontohan, dan Tempat Konsultasi Agribisnis. Selain itu, BPP juga memerankan tugas melakukan pendampingan dan pengawalan Luas Tambah Tanam (LTT), Optimalisasi Pemanfaatan Alsintan dalam rangka peningkatan produksi- produktivitas komoditas unggulan dan serap gabah petani ke bulog mendukung ketersediaan cadangan pangan. BPP juga diharapkan dapat terus mendorong peningkatan mutu dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian yang akhirnya dapat meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian, membangun keswadayaan dan kemandirian petani serta pengusaha tani di wilayah kerjanya masing-masing agar pola pikirnya dapat menghadapi persaingan di bidang pertanian regional maupun global. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) merupakan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di kecamatan, adalah unit kerja Non Struktural yang berfungsi sebagai Pusat Data dan Informasi, Pusat Perencanaan Program dan Kegiatan, Pusat Konsultasi Agribisnis, dan Pusat Percontohan. BPP juga merupakan tempat pertemuan bagi para penyuluh pertanian, petani dan pelaku usahatani. Peran BPP sangat strategis dalam mendukung program pembangunan pertanian. Oleh karena itu, BPP harus mampu mengkoordinasikan, mensinergikan, dan menyelaraskan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian di wilayah kecamatan bersama pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal program pembangunan pertanian di kecamatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten/Kota harus mendukung peran BPP dalam penyediaan data Sumber Daya Manusia (SDM), potensi wilayah, Programa Penyuluhan Pertanian, Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Pertanian, Penyediaan sarana dan Lahan Percontohan, dan Tempat Konsultasi Agribisnis. Selain itu, BPP juga memerankan tugas melakukan pendampingan dan pengawalan Luas Tambah Tanam (LTT), Optimalisasi Pemanfaatan Alsintan dalam rangka peningkatan produksi- produktivitas komoditas unggulan dan serap gabah petani ke bulog mendukung ketersediaan cadangan pangan. BPP juga diharapkan dapat terus mendorong peningkatan mutu dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian yang akhirnya dapat meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian, membangun keswadayaan dan kemandirian petani serta pengusaha tani di wilayah kerjanya masing-masing agar pola pikirnya dapat menghadapi persaingan di bidang pertanian regional maupun global.