Oleh : Nursita Apriani, SPPPL Kelurahan Selatpanjang Timur Kecamatan Tebing Tinggi Dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap pembangunan nasional, Kementerian Pertanian telah menetapkan 4 (empat) sukses pembangunan pertanian, yaitu: (1) pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, (2) peningkatan diversifikasi pangan, (3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, dan (4) peningkatan kesejahteraan petani. Untuk mewujudkan 4 (empat) sukses pembanguan pertanian tersebut, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, andal serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis sehingga pelaku pembangunan pertanian mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu menerapkan prinsip pembangunan pertanian berkelanjutan. Dalam rangka membangun sumber daya manusia pertanian yang berkualitas dan handal, diperlukan Penyuluh Pertanian yang profesional, kreatif, inovatif dan berwawasan global dalam penyelenggaraan penyuluhan yang produktif, efektif dan efisien. Penyuluh Pertanian diarahkan untuk melaksanakan tugas pendampingan dan konsultasi bagi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengembangkan usaha agribisnisnya, sehingga adopsi teknologi tepat guna dapat berjalan dengan baik dan pada gilirannya meningkatkan pemberdayaan pelaku utama, produksi, produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan petani beserta keluarganya. Sebagai bagian integral dalam membina profesionalisme Penyuluh Pertanian secara berkelanjutan diperlukan Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian. Melalui evaluasi ini diharapkan dapat diketahui masalah-masalah dan potensi yang ada sebagai bahan analisa untuk perbaikan kinerja Penyuluh Pertanian kedepan. Agar Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian dapat dilaksanakan dengan baik sesuai prinsip objektifitas, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan, maka perlu disusun Pedoman Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian. Adapun dasar hukum Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan adalah:1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/ OT.140/1/2011 Tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 51); 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 91/Permentan/ OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian. Adapun tujuan dalam pelaksanaan Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan adalah:1. Menjadi acuan kerja bagi pembina di Pusat, Provinsi, dan kabupaten/kota. 2. Mengetahui kinerja Penyuluh Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Memberikan masukan untuk perbaikan kinerja Penyuluh Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tempat Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan Kabupaten Kepulauan Meranti diselenggarakan di ruang pertemuan Hotel AKA Jl. Terubuk Kelurahan Selatpanjang Selatan Peserta Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan Kabupaten Kepulauan Meranti berjumlah orang terdiri dari Penyuluh PNS, Penyuluh CPNS, Penyuluh Pertanian Tidak Tetap Daerah, Dokter Hewan dan Paramedis Veteriner Kabupaten Kepulauan Meranti. Narasumber Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan Kabupaten Kepulauan Meranti anatar lain :1. Yulian Norwis, SE, MM Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti2. Drs. H. Izhar, MM Kasi Bidang Perkebunan Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Kepulauan Meranti3. Asnawi Nasar, S.Pi Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Kepulauan Meranti4. Quratul Aini, SP Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Kepulauan Meranti.5. Ifwandi, SP Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Kepulauan Meranti.6. Armizar, SE Kepala Bidang Peternakan Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Kepulauan Meranti.Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah :1. Diketahuinya prestasi kerja Penyuluh Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai masukan untuk pengambilan kebijakan penyelenggaraan penyuluhan pertanian.2. Memudahkan pembina di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian.