Pada Tanggal 4 September 2019 telah diadakan rapat koordinasi untuk penyusunan programa penyuluh pertanian dan e-rdkk tahun 2020 di Balai Penyuluhan Pertanian Ngadirojo. Pertemuan tersebut dihadiri oleh ketua gapoktan, PPS, Kaur Kesra/PKR, dan PPL seKec. Ngadirojo. Balai Penyuluhan Pertanian terdiri dari 11 WKPP, 11 Gapoktan, 147 Kelompok Tani. Penyuluh Pertanian Lapangan di BPP Ngadirojo adalah sebanyak 7 orang yang terdiri dari 1 koordinator PPL PNS, 2 orang PPL PNS dan 4 orang THL - TBPP. Berdasar UU Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, penyuluhan pertanian terintegrasi dengan sub sistem program pembangunan pertanian, sehingga proses penyusunan programa penyuluhan pertanian dilakukan secara terpadu dan sinergis dengan proses perencanaan pembangunan pertanian. Programa penyuluhan pertanian kecamatan dan desa/kelurahan adalah perpaduan antara rencana kerja pemerintah dengan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya yang disusun secara sistematis, sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluh. Lebih dari itu, dengan adanya dana desa, program-program pertanian dapat dimasukkan di dalamnya, sebagai pemanfaatan dana desa. Sudah seharusnya pertanian menjadi perhatian utama dalam pembangunan. Dalam hal ini petani sebagai subyek pembangunan harus disejahterakan kehidupannya. Petani adalah pahlawan pangan bagi ratusan juta rakyat Indonesia. Tetapi belum ada satu pun program pembangunan yang mampu memberikan jaminan kepada mereka yang memilih petani sebagai profesi yang mensejahterakan. Dana desa yang diformulasikan untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan yang ada di desa belum mampu menyentuh kesejahteraan petani. Pada rapat kali ini juga dibahas tentang E RDKK tahun 2020, dimana akan Kami lakukan pendataan luas lahan petani yang semakin valid agar kebutuhan pupuk petani dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhannya. ( Oleh : Ari Sulistyorini, SP. THL TBPP Kec. Ngadirojo. Wonogiri. Jateng )