Loading...

Rapat Koordinasi dan Temu Teknis Penyuluhan Kabupaten Flores Timur NTT 2017

Rapat Koordinasi dan Temu Teknis Penyuluhan Kabupaten Flores Timur NTT 2017
Bertempat di aula Biara Susteran Weri Larantuka pada tanggal 24 februari 2017 dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi dan Temu Teknis Penyuluhan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Flores Timur NTT 2017. Peserta kegiatan ini adalah para penyuluh PNS dan THL TBPP serta staf dinas pertanian berjumlah 170 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk menyatukan persepsi dan gerak langkah serta tekad yang sama dalam upaya pemantapan penyelenggaraan penyuluhan pertanian dalam rangka peningkatan produksi pangan menuju kesejahteraan mayarakat di kabupaten ini. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Flores Timur Ir. Anton W. Sogen dalam sambutan pembukaan mewakili Bupati Flores Timur menyampaikan bahwa : 1/ Kita harus menunjukan kepada masyarakat bahwa kita sudah bekerja maksimal walaupun berada dalam kondisi terbatas dengan berbagai permasalahan kita hadapi. 2/ Penyuluhan adalah sistem yang kompleks dan dinamis yang dalam implementasinya selalu berkaitan dengan perubahan perilaku, daya adopsi, sosial ekonomi dan iptek. Ini berarti penyelenggaraan penyuluhan merupakan suatu sistem yang harus dibangun secara lintas sektoral, lintas pelaku dan lintas wilayah binaan. 3/ Peran penyuluh dalam pembangunan pertanian sangat penting sebagai titik simpul semua kegiatan dilapangan. 4/ UU no. 10 tahun 2010 tentang SP3K mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penyuluhan pertanian menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Pada tingkat kabupaten, Dinas pertanian akan memfasilitasi semua kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian sesuai dengan tupoksi dan menyediakan biaya sesuai kemampuan daerah. 5/ Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang berjumlah 19 buah sesuai dengan jumlah kecamatan di kabupaten Flores Timur dengan 250 desa/kelurahan akan menjadi satminkal, menjadi titik simpul kegiatan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan dan desa. 6/ Kebutuhan sarana dan prasarana BPP akan dipenuhi secara bertahap sesuai kemampuan pembiayaan dari pemerintah daerah. Pada akhir sambutan Kepala Dinas Pertanian mengajak seluruh peserta untuk pro aktif berdiskusi, memberi masukan dan usul saran untuk semua program dan permasalahan yang dihadapi. (penulis: Diaz Alffi Agus. L./KJF).