Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian (SPP) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Pasaman Barat kembali menggelar pertemuan koordinasi dan updating RDKK dalam E- RDKK setelah dilaksanakan pada awal Juli lalu. Rapat koordinasi diadakan pada Jumat, 5 Oktober 2018 bertempat di aula pertemuan DTPHP Sukamenanti Padang Tujuh. Pertemuan dihadiri oleh Kasi Kelembagaan dan Sarana Penyuluhan (admin simluhtan Kabupaten), Kepala UPT BPK se Pasbar dan tim entri E- RDKK masing- masing Kecamatan (UPT BPK) se Pasbar (perwakilan perkebunan 1 orang/ Kec.) Acara dimoderatori langsung oleh kabid SPP Ibuk. drh. Ekadiana Oktavia. Kepala DTPHP Bapak Sukarli, S.Pt, M.Si. memberikan arahan sekaligus membuka acara dan menjadi pimpinan rapat koordinasi ini. Beliau menjelaskan tugas dan fungsi Dinas dalam penyusunan RDKK pupuk bersubsidi, diantaranya adalah melakukan sosialisasi kegiatan penyusunan RDKK dalam E- RDKK ke tingkat kecamatan, melakukan monev kegiatan penyaluran pupuk ke tingkat kecamatan dan petani, melakukan pengawasan terhadap tim verval kecamatan melalui tim verval kabupatenRapat evaluasi ini penting dilakukan karena adanya beberapa permasalahan dalam penyaluran pupuk bersubsidi dan temuan dari KP3 (Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida). Dari hasil pemeriksaan BPK merekomendasikan agar setiap bantuan pupuk wajib dilakukan uji labor, ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya pengoplosan atau penipuan pupuk palsu. Selain itu karena masih banyaknya data RDKK yang belum dientrikan kedalam E- RDKK, tugas penyuluh (bidluh) memastikan kebenaran data RDKK sesuai data simluhtan sebelum dientrikan kedalam E- RDKK. SKPD urusan penyuluhan, dalam hal ini bidluh DTPHP wajib melaksanakan pembinaan kepada poktan untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usahatani dan atau kemampuannya menyerap pupuk ditingkat petani di wilayahnya. Tim entri data/ verval kabupaten meminta batas akhir (deadline) kepada tim verval kecamatan/ entri data E- RDKK pengumpulan data RDKK baik fisik yang sudah ditandatangani pengurus poktan, penyuluh, walinagari dan kepala UPT BPK , softcopy dan RDKK yang sudah dientri kedalam E- RDKKSesi berikutnya dilanjutkan dengan diskusi tentang alokasi sarana prasarana alsintan yang dipandu oleh Sekretaris DTPHP, Bapak Alpian, S.Pt, M.Si. Sebelumnya kegiatan bantuan alsintan ini sudah diajukan proposalnya oleh poktan melaui UPT BPK yang disampaikan ke Dinas. Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan CP CL maka akan ditetapkan kelompok penerima kegiatan tersebut melalui SK Kadis. Sebelum dibuat SK tersebut kembali ditanyakan kepada masing- masing Kepala UPT tentang kepastian poktan yang diusulkan telah sesuai syarat dan prosedur yang ditetapkan, sehingga nantinya alsintan tersebut dapat bermanfaat bagi anggota poktan dan tepat sasaran. (Zuhelmi, PPL Sasak)