untuk mendapatkan registrasi kebun, pemilik kebun perlu melakukan kegiatan pengajuan dan identifikasi kebun-kebun buahnya yang telah menerapkan gap/sop. pelaksanaan identifikasi kebun diawali pengajuan dari pemilik/pengelola, pengajuan dilengkapi dengan dokumen. registrasi kebun/lahan merupakan kegiatan penilaian yang diberikan kepada petani /pemilik kebun atas penilaian terhadap usaha tani yang dilakukan. kebun/lahan merupakan lahan ang ditanami dengan komoditas hortikultura(buah-buahan, sayur, dan biofarmaka serta tanaman hias dan dipelihara dengan menerapkan teknologi budidaya yang baik (good agriculture practices) dan benar-benar sesuai dengan standart operasional prosedur (sop)spesifik lokasi dan spesifik komoditas.tujuan : memberikan panduan pelaksanaan proses registrasi kebun/lahan gap persyaratan kebun/lahan untuk dinilai : menerapkan sop komoditas spesifik lokasi komoditas yang dijadikan objek penilaian memiliki luasan/porsi areal 70% dalam satu kebun/lahan luas kebun/lahan minimal 2.500 m² (0,25 ha) untukperorangan, bila kurang dari 0,25 ha digabung dalam satu kelompok tani. memiliki dan telah menerapkan sistem pencatatan kegiatan dan dokumen lainnya. petani pengelola kebun memiliki sertifikat pelatihan teknis seperti : sertifikat pelatihan sl-pht, sertifikat pelatihan sl-gap. memiliki jaminan pasar. mengajukan permohonan registrasi kebun/lahan ke diperta propinsi melalui diperta kabupaten tahapan registrasi kebun/lahan : kebun yang telah diidentifikasi / internal audit serta telah memenuhi semua dokumen persyaratan akan dilakukan penilaian untuk mendapatkan penghargaan/ register kebun/lahan, penilaian dilakukan oleh pusat bersama-sama dengan propinsi mengacu pada check list panduan. kebun yang tidak lulus penilaian diberi kesempatan selama 1 (satu) tahun untuk melakukan perbaikan sesuai koreksi / instruksi dan petugas penilai. kebun yang telah melakukan perbaikan akan dinilai kembali pada tahun berikutnya. kebun yang lulus penilaian akan dilakukan proses registrasi kebun dan diberikan nomor registrasi oleh direktorat jendral hortikultura atau dinas pertanian propinsi dan selanjutnya disampaikan ke lembaga sertifikasi pemerintah/swasta.