RESOSIALISASI DAN EVALUASI PENGGUNAAN KARTU TANIKABUPATEN TASIKMALAYA Sebagai tindak lanjut dari beberapa kegiatan sebelumnya, Kamis 20 Desember 2018 dengan bertempat di Gedung BRI Cabang Tasikmalaya, Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya bekerja sama dengan BRI Cabang Tasikmalaya dan Cabang Singaparna, kembali melaksanakan upaya percepatan penggunaan Kartu Tani Indonesia (KTI), dalam kegiatan diskusi yang dikemas melalui Acara RESOSIALISASI DAN EVALUASI PENGGUNAAN KARTU TANI. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mencari solusi dari berbagai masalah yang muncul di lapangan dan sekaligus kesepakatan untuk mulai menggunakan Kartu Tani dalam pembelian pupuk di tingkat lapangan. Kegiatan dihadiri oleh 141 orang peserta yang terdiri dari Admin 39 BPP. Distributor, dan Kios Pupuk Lengkap (KPL). Bertindak sebagai narasumber yaitu Perwakilan dari BRI Kanwil Jawa Barat, Perwakilan BRI Cabang Tasikmalaya dan Cabang Singaparna, Kepala Bidang PSPP dan Kasi Penyuluhan Dinas Pertanian, Produsen Pupuk (PT. Petro Kimia Gresik dan PT. Pupuk Kujang), dan Fungsional Penyuluh Pertanian Kab. Tasikmalaya. Dari hasil diskusi, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :1. KTI yang belum tersalurkan kepada petani, segera ditindak lanjuti melalui koordinasi antara petugas (penyuluh) dengan pihak BRI unit untuk segera dilakukan penyaluran/pembagian.2. Bagi petani yang belum memiliki KTI, segera dilakukan pendataan ulang dan disampaikan ke BRI untuk diterbitkan KTI Tahap -2, sehingga seluruh petani mendapatkan KTI.3. Petani yang belum memiliki KTI dan belum terdaftar dalam RDKK, harus segera dilakukan pendataan dan dimasukan dalam RDKK.4. Kios Pupuk Lengkap (KPL) yang belum memiliki mesin EDC, akan segera difasilitasi.5. Atas kesepakatan bersama antara Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya, BRI, Produsen Pupuk, Distributor dan pihak terkait lainnya, Mulai tanggal 21 Desember 2018 transaksi pembelian pupuk bersubsidi di Kabupaten Tasikmalaya bagi petani yang sudah meiliki KTI mulai diberlakukan.6. Kegiatan Resosialisasi ini akan segera ditindak lanjuti ditingkat BPP/Kelompok oleh semua pemangku kepentingan, agar petani lebih memahami dan terampil dalam penggunaan KTI.