Ir. Eti Mulyati, MM Kepala Bidang Pertanian, peternakan dan Perkebunan pada Set. BAKORLUH PROV. JABAR menyoroti komitmen instansi pemerintah daerah rumpun pertanian terhadap penyuluhan pertanian di Provinsi Jawa Barat sebagai kunci untuk mencapai target produksi pertanian tahun 2016 dan sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan 7 Maret 2016, Jawa Barat – "Memasuki tahun anggaran baru, Sekeretariat Badan Kordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat siap mendukung tercapainya target swasembada dan swasembada berkelanjutan dengan meningkatkan efektifitas melalui gerakan pemberdayaan petani terpadu melalui penyuluhan, pendidikan dan pelatihan." Kata Ir. Eti Mulyati, MM sebelum menutup sambutan kepada seluruh tamu undangan yang terdiri dari perwakilan dinas teknis lingkup pertanian tingkat Provinsi, Bapeluh/kelembagaan yang membidangi penyuluhan pertanian, dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi dalam rangka Temu Koordinasi Penyuluhan Pertanian Tingkat Provinsi Jawa Barat.Dua hal yang menjadi prioritas kegiatan penyuluhan di Jawa Barat adalah Terpenuhinya target produksi pertanian dan kesejahteraan petani "ini merupakan salah satu tujuan dan hal yang peting untuk Jawa Barat yang juga termasuk dalam komitmen Set. BAKORLUH PROV. JABAR dapat menjadi yang berhasil mencapainya".Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang fokus membangun sektor pertanian. Di samping terus memacu produksi komoditas unggulan, ke depan juga fokus pada upaya peningkatan nilai tambah komoditas, yang berdampak pada peningkatan pendapatan petani.Untuk itu semua, pemerintah memerlukan tenaga penyuluh lapangan yang senantiasa mendampingi para petani agar lebih baik lagi. peran penyuluh pertanian dalam membimbing para petani tentang bagaimana cara memproduksi pertanian yang baik sangatlah penting dan menentukan, terlebih Jawa Barat ini sebagai lumbung padi nasional.Set. BAKORLUH PROV. JABAR akan terus mendukung para penyuluh di Jawa Barat dalam pelaksanaanya, dengan penekanan khsusus pada dua hal yang berhubungan dengan target produksi dan kesejahteraan petani.Temu Koordinasi Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian PROV. JABAR 2016Diselenggarakan dari tanggal 1 s/d 3 Maret 2016, bertempat di Hotel Yehezkiel, dan dibuka secara resmi oleh Kepala Set. BAKORLUH PROV. JABAR. dalam sambutannya Ir. H. Kusmayadi Rostaman, MM, menyampaikan bahwa "dalam pelaksanaan gerakan pemberdayaan petani terpadu, penyuluh pertanian memiliki peran yang sangat penting terutama dalam memotivasi penerapan teknologi guna melaksanakan kegiatan peningkatan produksi pangan strategis nasional".Berkaitan dengan hal tersebut, Sekretariat Badan Kordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat melalui dana dekonsentrasi akan menyelenggaraan pemantapan sistem penyuluhan pertanian di 27 kota/kabupaten dan 115 kecamatan di Provinsi Jawa Barat. Pengelolaan dana tersebut harus dilakukan secara kordinatif dan terintegrasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota terutama dalam pelaksanaannya.Untuk mencapai sasaran tersebut Sekretariat Badan Kordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan menyusun program aksi penguatan sistem penyuluhan pertanian yang tetap difokuskan pada tataran implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 dan renstra BPPSDMP dan renstra Set. BAKORLUH PROV. JABAR, dengan ruang lingkup kegiatan yaitu: pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian, pengembangan ketenagaan penyuluhan pertanian, pemberdayaan petani, peningkatan mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian, dan peningkatan dukungan sarana prasarana.Temu Koordinasi Penyuluhan Pertanian tingkat Provinsi Jawa Barat tersebut ini bertujuan agar terpadunya pelaksanaan kegiatan dan anggaran Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian yang bersumber dari APBN dan APBD bersama-sama dengan Dinas teknis lingkup pertanian tingkat provinsi, Badan Pelaksana Penyuluhan (Bapeluh)/Kelembagaan yang membidangi penyuluhan pertanian, dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi; dan menyusun rencana pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian yang disinergikan dengan kegiatan dari Dinas teknis lingkup pertanian tingkat Provinsi, Bapeluh/kelembagaan yang membidangi penyuluhan pertanian, dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi dalam rangka mendukung percepatan pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai. Output yang dihasilkan dari acara Temu Kordinasi Penerapan Sistem Penyuluhan Pertanian adalah tersosialisasikannya Permentan No.131 Tahun 2014 tentang mekanisme dan hubungan kerja antar lembaga yang membidangi pertanian dalam mendukung peningkatan produksi pangan strategis nasional; selain itu juga agar terciptanya sinkronisasi kegiatan dan anggaran Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian yang bersumber dari APBN dan APBD dengan Dinas teknis lingkup pertanian tingkat Provinsi, Badan Pelaksana Penyuluhan (Bapeluh)/kelembagaan yang membidangi penyuluhan pertanian, dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi; dan juga untuk mendukung percepatan pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai tersusunnya rencana pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota selama 1 (satu) tahun yang disinergikan dengan kegiatan dari Dinas teknis lingkup pertanian tingkat Provinsi, Bapeluh/kelembagaan yang membidangi penyuluhan pertanian, dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi. Para Peserta yang hadir merupakan perwakilan dari instansi nya masing-masing seperti di antaranya adalah Kepala Dinas rumpun pertanian Provinsi Jawa Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Bappeda), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota, Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi (KPPP), dan Penyuluh Pertanian Provinsi.Materi-materi yang dipaparkan oleh para narasumber dari pusat dan provinsi yaitu: Kepala BPPSDMP, Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat, Kepala BPTP Jawa Barat, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Barat, Kepala Bidang Pertanian Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat dan Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Para peserta yang hadir di acara tersebut memerhatikan para narasumber dengan seksama, dan setiap kali memasuki sesi diskusi dan tanya jawab, para peserta tampak antusias namun tetap tertib dalam menggali informasi kepada para narasumber.Ada Optimisme yang dapat dirasakan dengan terselenggaranya acara Temu Koordinasi Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian PROV. JABAR 2016, "Kolaborasi utama kami dalam bidang penyuluhan pertanian ini sangat penting, karena untuk membangun tonggak dasar masing-masing Instansi pemerintah rumpun pertanian daerah Jawa Barat untuk memfasilitasi kegiatan penyuluhan berikutnya," kata Ir. Eti Mulyati, MM.Author : N.M. ARIEF (Set. BAKORLUH PROV. JABAR)