Dasar hukum yang mendasari Kebijakan Fasilitasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2020 adalah UU APBN/P TA BERJALAN UU NOMOR 19 Tahun 2013. PERPRES No. 15/2011 Tentang Perubahan Perpres No 77/2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan 4 Kementrian, yaitu sebagai berikut : 1) Permentan No. 67/2016 (penyusunan RDKK), Permentan HET dan Alokasi (jenis dan tonase), Kepmentan HPP, Fungsi sebagai KPA sebagaimana PMK No. 68/2016 (Kementrian Pertanian). 2) Permenkeu No. 68/2016 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Kementrian Keuangan). 3) Permendag 15/2013: & penyaluran berbasis RDKK & Distribusi; Wilayah tanggungjawab dan Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi (Kementrian Perdagangan). 4) Standar Pupuk (SNI) dan Kawalan Industri Pupuk (Kementrian Perindustrian). Tujuan dari Subsidi Pupuk ini adalah : 1) Meningkatkan Produktivitas : Tepat Sasaran dan Tepat Jenis. 2) Meningkatkan Produksi Pangan dan Komoditas Pertanian : Tepat Mutu. 3) Melindungi Petani dari Gejolak Harga Pupuk : Tepat Jumlah dan Tepat Tempat 4) Mendorong Penerapan Pemupukan Berimbang : Tepat Waktu. 4) Memberi Jaminan Ketersediaan Pupuk : Tepat Harga. Permentan 47 Tahun 2018 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian ta 2019 terdiri dari : 1) Bab III Pasal 5 ayat 2 yang berisi tentang Pupuk Bersubsidi diperuntukkan : Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Perikanan Budidaya. 2) Bab III Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 yang berisi tentang Pupuk Bersubsidi untuk petani yang telah berkelompok dan menggarap lahan paling luas 2 Ha. 3) Bab VI Pasal 13 ayat 2 yang berisi tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi dapat dilakukan dengan Kartu Tani. Ketepatan Sasaran yang kita lakukan ialah pendataan petani penerima menggunakan NIK (eRDKK) dan penebusan Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani. Tahun 2020 harus ada pekerjaan updating data eRDKK yang sudah masuk berupa : 1) Kebenaran data rencana tanam, jumlah usulan pupuk, usulan jenis pupuk. 2) Usulan pupuk sudah sesuai dengan tiap-tiap jenis komoditasnya. 3) Updating data petani yang belum masuk dalam eRDKK. Dengan menggunakan data realisasi Tahun 2020, usulan kebutuhan pupuk Tahun 2020 sudah lebih valid jumlah petaninya, rencana tanamnya, usulan jenis pupuknya dan besar usulan rencana beli pupuknya. Kementrian Pertanian sebagai penyedia data penerima pupuk bersubsidi berbasis NIK, Perbankan sebagai operator kartu tani, PIHC sebagai operator pupuk bersubsidi dan Kemenko sebagai Koordinator kegiatan Kartu Tani Nasional. Resume (Mandatori) : 1) Jika tidak ada nama Komoditas di Subsektor tersebut masukkan ke Tanaman Pangan Lainnya, Perkebunan lainnya, Hortikultura lainnya (Tanaman Hias, Tanaman Obat, Buah lainnya, Sayuran lainnya), Peternakan lainnya dan Perikanan lainnya. 2) Dalam 1 baris MT 1 MT 2 MT 3 harus 1 subsektor jika subsektor berbeda maka dibuat dibaris selanjutnya. 3) Saat ada musim tanam yang tidak diusahakan (bera) maka kolom komoditas di MT tersebut diisi (-). 4) Penulisan Subsektor dan Komoditas harus sesuai dengan master data. 5) Jika yang diperbaiki berupa angka, kolom dikosongkan atau sebaiknya diisi angka nol. 6) Jika yang diperbaiki berupa karakter (selain angka) maka diisi dengan strip (-). Permasalahan Implementasi Kartu Tani menurut Payung Hukun yaitu : 1) Belum adanya payung hukum yang mewajibkan penebusan Pupuk Bersubsidi dengan Kartu Tani. 2) Penggunaan Kartu Tani telah diatur dalam Permentan tentang alokasi Pupuk bersubsidi, namun belum diatur mengenai kewajiban penggunaan kartu tani. 3) Permendag 15/2013 yang mengatur pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi belum mengatur kartu tani. Permasalahan Implementasi Kartu Tani menurut Permasalahan Teknis yaitu : 1) Kartu Tani yang didistribusikan kepada petani belum seluruhnya dapat digunakan (kartu tani belum aktif dan sebagian belum terisi alokasi pupuk bersubsidi untuk masing-masing petani oleh Distan). 2) Belum seluruh kios pupuk bersubsidi mendapatkan EDC. 3) Permasalahan teknis lainnya seperti : signal lemah, kertas thermal untuk EDC habis. Permasalahan Implementasi Kartu Tani menurut Keterbiasan Petani yaitu : 1) Petani belum terbiasa menggunakan Kartu Tani. 2) Petani terkadang lupa PIN, kartu hilang. 3) Petani masih terbiasa menggunakan uang cash. Upaya Pupuk Indonesia Dalam Percepatan Implementasi Kartu Tani sebagai berikut : 1) Telah dibentuk Tim Pelaksana Implementasi Kartu Tani sejak tahun 2017 melalui SK Direksi. 2) Mengintegrasikan kartu tani dengan Sistem Informasi Niaga (SIAGA). SIAGA merupakan aplikasi transaksi dan monitoring stock di tingkat distributor dan kios. 3) Telah menjadikan kios pupuk bersubsidi sebagai Kios Pupuk Lengkap (KPL) secara bertahap dan telah menginstruksikan anggota holding agar mewajibkan kios melayani penebusan pupuk dengan menggunakan kartu tani bagi wilayah yang dinasnya sudah mewajibkan. 4) Koordinasi rutin bersama Bank penanggung jawab wilayah. Sejalan dengan Visi Misi Kementrian Petanian yaitu : “Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani”. Maka Bank Mandiri sebagai partner pemerintah turut andil dalam membantu pencapaian visi misi tersebut dengan pencanangan program kerja : “PETANI SEJAHTERA” Antara lain dengan penerbitan KARTU TANI sebagai solusi pembayaran dan monitoring untuk penyaluran pupuk bersubsidi. KARTU TANI memberikan benefit berlebih dibandingkan dengan kartu Mandiri Debit/ATM yang ada saat ini. KARTU TANI ini bisa digunakan untuk : 1) Tarik tunai. 2) Transfer. 3) Pembayaran listrik, PAM, BPJS, dll). 4) Pembelian. 5) Pembayaran (Mini ATM on EDC). 6) Profil Lahan (Koordinat, luas, alamat). 7) Profil petani (NIK, nama, alamat, dsb). 7) Subsidi pupuk. Kelebihan dari KARTU TANI dibandingkan Kartu Debit/ATM biasa ialah : pada struk EDC tertera informasi luas lahan, biodata petani, kuota subsidi pupuk, dll. Tanggung jawab masing-masing Stakeholder sebagai berikut: PERBANKAN : 1) Menyediakan sistem dan dashboard monitoring untuk pelaksanaan implementasi kartu tani. 2) Menyediakan mesin EDC di pengecer. 3) Mencetak dan membagikan Kartu Tani kepada petani. 4) Menjadikan pengecer sebagai agen perbankan. 5) Bekerja sama dengan dinas dan stakeholder dalam sosialisasi dan penginputan data base alokasi dan petani ke sistem. 6) Bersama dengan dinas dan stakeholder lainnya untuk melakukan sosialisasi tentang implementasi kartu tani. KEMENTRIAN PERTANIAN : 1) Menyediakan pedum untuk pendataan petani. 2) Menyediakan pedum untuk pemanfaatan pelaksanaan kartu tani. 3) Melakukan sosialisasi ke kelompok tani dan petani tentang implementasi kartu tani. DINAS PERTANIAN/PEMDA : 1) Melakukan pendataan petani yang berhak menerima subsidi pupuk. 2) Melakukan verifikasi data lapangan (NIK, luas lahan, komoditas dan jenis pupuk). 3) Melakukan upload data petani kedalam sistem. 4) Melakukan input data alokasi pupuk bersubsidi petani kedalam sistem. 5) Melakukan sosialisasi ke kelompok tani dan petani tentang implementasi kartu tani. PUPUK INDONESIA : 1) Mengecek dan melengkapi kios. 2) Menyediakan data yang diperlukan oleh perbankan. 3) Bersama Bank & dinas pertanian melakukan sosialisasi ke kelompok tani dan petani. 4) Membantu mendukung semua pihak terkait untuk kelancaran kartu tani. Dukungan yang diperlukan oleh Perbankan yaitu: 1) Data lengkap petani yang berhak mendapatkan Kartu Tani. 2) Data lengkap alokasi kuota pupuk subsidi per petani. 3) Sosialisasi Program Kartu Tani. 4) Pendampingan untuk pendistribusian Kartu. 5) Informasi PIC Kartu Tani per masing-masing teknis (PIC pusat dan PIC wilayah). Penulis : Ati Prihatiningnur (Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula di BP3 Kecamatan Rengat Barat).