Sosialisasi persiapan pendirian Badan Hukum koperasi LKM-Agribisnis dibuka oleh Koordinator Penyuluh Kabupaten Ir. Eko Wahyu Widodo, MMa dengan narasumber dari Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan Energi Kabupaten Trenggalek , dan Pembentukan dan Pemilihan Pengurus LKM-Agribisnis Gapoktan Hanisa Rukun Desa Tanggil, Kecamatan Panggul. Dalam sambutan Koordinator Penyuluh Kabupaten Ir. Eko Wahyu Widodo, MMa mennyampaikan Kabupaten Trenggalek saat ini ada 12 Gapoktan penerima BLM-PUAP yang berproses dalam penumbuhan LKM-Agribisnis berbasis Koperasi. Program PUAP merupakan Program Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian RI yang duberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat(BLM) sebesar Rp. 100 juta tiap gapoktan. LKM-A ini merupakan sebuah kelembagaan keuangan yang membantu petani dalam mengelola modal binaan langsung Gapoktan.mengingat pentingnya keberadaan kelembagaan ini, diharapkan agar petani yang tergabung dalam gapoktansiap untuk membentuk LKM-A. Melalui Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan yang luas bagi Gapoktan tentang proses perijinan menjadi Koperasi LKM Agribisnis. Hal ini diperlukan agar pengelolaan dana PUAP Gapoktan menjadi lebih baik dan legal secara aturan, karena berdasarkan UU NO. 1 Tahun 2013 kegiatan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat harus berbadan hukum. Badan Hukum yang dimaksud adalah BPR jika memungkinka, PT LKM atau Koperasi LKM. Dan Koperasi LKM Agribisnis menjadi pilihan yang paling cocok untuk Gapoktan Penerima PUAP. Narasumber dari Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan Energi Kabupaten Trenggalek menyampaikan sinergitas antara kegiatan bisnis dengan pemberdayaan masyarakat tani yang dijalankan secara korporasi yang berorientasi keuntungan akan mendorong kemandirian petani. Selain itu petani nantinya juga mampu mengindentifikasi peluang usaha dalam pertaniannya, sehingga kelembagaan formal dan legal seperti Koperasi LKM A mutlak diperlukan oleh Petani. Prinsip KEMANDIRIAN, dalam perkembangannya LKM Gapoktan harus mampu membiayai kegiatan busahanya sendiri dan bahkan menguntungkan sehingga dapat memberikan SHU kepada anggota. Layanan tabungan hanya dibolehkan dari anggota (telah memiliki simpanan pokok), sedang layanan Pembiayaan/pinjaman harus memprioritaskan kepada anggota.Modal awal LKM GAPOKTAN bisa berasal dari beberapa tokoh masyarakat setempat, Pemerintah, yayasan, kas kelompok swadaya masyarakat, dana masjid, atau BAZIS setempat. Namun sejak awal anggota pendiri LKM GAPOKTAN/ minimal 20 yang mereka secara riil memberikan peran partisipasinya sebagai pendiri dan menyerahkan uang Simpanan Pokok Khusus yang besarnya tidak mesti sama antar orang per orangnyaPembatasan jumlah minimal 20 anggota pendiri, diperlukan agar LKM GAPOKTAN menjadi milik masyarakat setempat dan berkembang dengan berkelanjutan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil bawah dan kecil.Penulis : Toni Purnomo (PPL Kecamatan Panggul)