Loading...

Sosialisasi Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (std-b)

Sosialisasi Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (std-b)
BPP Siak Kecil – Jumat, 25 Oktober 2019 Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis dibawah Bidang Perkebunan melakukan Sosialisasi Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B) di Gedung Pertemuan BPP Siak Kecil. Acara ini dihadiri oleh Kepala UPT Pembibitan dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Natalia Sudarmini, S. Hut., dan dibuka langsung oleh Kepala Bidang Perkebunan Rusmadi, SP, M. Si., Perkebunan merupakan salah satu sub sektor dari kegiatan pertanian yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Pada saat ini luas seluruh perkebunan di Indonesia mencakup 23,8 juta Ha (Statistik Perkebunan Angka Tetap tahun 2015), dan sekitar 42% diantaranya merupakan usaha yang dilakukan oleh para pekebun dengan luas areal kurang dari 25 Hektar. Keberadaan pekebun tersebut belum teridentifikasi secara komprehensif sesuai dengan data faktual, sehingga perlu mendapatkan perhatian pembinaan, antara lain melakui konsolidasi data dan registrasi. Untuk memperoleh data tentang areal yang diusahakan oleh pekebun yang luasnya kurang dari 25 Ha, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, sesuai ketentuan pasal 5 dilakukan pendaftaran oleh Bupati/ Walikota. Pendaftaran ini diperlukan agar berbagai kegiatan pemberdayaan maupun program lainnya yang dicanangkan Pemerintah Pusat untuk pekebun bisa terkoordinasi dengan Pemerintah Daerah secara baik sesuai dengan kondisi faktual pekebun. Adapun manfaat dari STD-B ini adalah dapat digunakan sebagai jaminan tambahan untuk pengajuan pinjaman dari lembaga pembiayaan, baik Bank maupun non Bank, dapat digunakan sebagai kelengkapan persyaratan untuk memproses perolehan sertifikasi perkebunan berkelanjutan, dan juga untuk melengkapi persyaratan untuk mendapatkan bantuan Pendanaan dari APBN/ APBD dan sumber pendanaan lainnya. Dengan demikian diharapkan mendorong Pemerintah Daerah untuk sesuai kewenangannya secara aktif melakukan kegiatan pendaftaran dan proses penerbitan STD-B ini.