Loading...

SUPERVISI DAN MONITORING PENYELENGGARAAN POSKO DI BP3K SE-PROVINSI SUMATERA UTARA

SUPERVISI DAN MONITORING PENYELENGGARAAN POSKO  DI BP3K SE-PROVINSI SUMATERA UTARA
Kinerja Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan saat ini menurun. Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh kebijakan otonom daerah yang kurang mendukung penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Secara psikologis hal ini sangat berpengaruh terhadap Penyuluh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam meningkatkan pemberdayaan pelaku utama. Mengantisipasi terjadi penurunan kinerja Penyuluh ini diperlukan informasi, bimbingan, pembinaan serta pengorganisasian. Bakorluh P2K Provsu sebagai wadah yang menaungi Penyuluhan di Provinsi ini, telah menyelenggarakan Kegiatan Supervisi dan Monitoring Penyelenggaraan Posko di Tingkat Kabupaten/ Kecamatan Tahun 2014. Kegiatan ini bertujuan untuk memantapkan pelaksanaan penyelenggaraan Penyuluhan di Kabupaten/Kecamatan, melalui pemantauan kinerja. Selain itu juga menjadi media bertukar informasi antara Penyuluh di Kabupaten/ Kota dengan Penyuluh di Provinsi. Kegiatan yang digawangi oleh Bidang penyelenggaraan Penyuluhan ini telah dilakukan di 33 BPP yang tersebar di 33 Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Sumatera Utara. BP3K dijadikan sebagai sasaran utama kegiatan ini sekaitan dengan Kebijakan Penyuluhan Pusat yang akan menjadikan BPP sebagai simpul Koordinasi Penyuluhan di masa mendatang. BP3K yang dikunjungi diantaranya adalah:1. BP3K Nangka di Kota Binjai2. BP3K Air Putih di Kabupaten Batu Bara3. BP3K Simpang Empat di Kabupaten Asahan4. BP3K Sijambi di Kota Tanjung Balai5. BP3K Juhar di Kabupaten Karo6. BP3K Gunung Sayang di Kabupaten Dairi7. BP3K Kerajaan di Kabupaten Pakpak Bharat8. BP3K RT Laban di Kota Tebing Tinggi9. BP3K Medan Krio di Kabupaten Deli Serdang10.BP3K Sei Bingei di Kabupaten Langkat BP3K memang menjadi sasaran utama Kegiatan ini, namun pada kenyataannnya tidak semua Kabupaten/Kota mempunyai BP3K. Seperti Kabupaten Humbang Hasundutan, Penyuluh di Kecamatan masih bernaung di Kantor Kecamatan. Pelaksanaan Supervisi dan Monitoring Penyelenggaraan Posko di Tingkat Kabupaten/ Kecamatan Tahun 2014 di Kabupaten ini dilaksanakan di Dinas Pertanian. Dari Kegiatan ini diketahui bahwa semua Kecamatan yang dikunjungi telah melaksanakan Posko. Walaupun Posko tersebut ada yang tidak dikhususkan sebagai Posko Penyuluhan, karena dilaksanakan berbarengan dengan Posko Kecamatan. Narasumber Posko Kecamatan yang masih minim menjadi masalah yang perlu menjadi sorotan bagi Bakoorluh P2K kedepan. Ditulis Oleh Oktarina Rizki Nanda, S.Pt