Pada tanggal 22-23 Agustus 2019 bertempat di Hotel Ollino Malang telah dilaksanakan Kegiatan Temu Teknis Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian. Yang dihadiri oleh peserta terdiri dari Koordinator Penyuluh Pertanian Kabupaten, Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan dari 38 Kabupaten/Kota, KJF Propinsi Jawa Timur, serta nara sumber terdiri dari Badan Pengembangan SDM Pertanian dan dari Biro Organisasi & Kepegawaian Kementerian Pertanian. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris DPKP Provinsi Jawa Timur. Disampaikan bahwa kemajuan teknologi informasi berperan penting terhadap perkembangan kegiatan penyuluhan pertanian oleh para penyuluh pertanian dalam mendampingi dan membina kelompoktani di wilayah kerjanya. Dimana dengan teknologi informasi ada kemudahan untuk mengakses mencari materi penyuluhan sebagai bahan diskusi dengan petani dalam kelompoktani. Dengan teknologi informasi berbasis android bisa untuk mencari referensi membandingkan perkembangan kabupaten lain dalam mengembangkan usaha pertaniannya. Dalam penyampaian materi pertama oleh Pak Welly Nugraha dari BPSDMP Kementerian Pertanian tentang Penyempurnaan PERMENPAN 02/2008 Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian. Dengan latar belakang seiring dengan perubahan lingkungan strategis sektor pertanian dan menuju revolusi industri pertanian 4.0 berdampak pada tugas Penyuluh Pertanian semakin bertambah luas dan kompleks. Peningkatan penggunaan teknologi dan informasi memungkinkan pelaku utama dan pelaku usaha menjadi lebih kaya informasi sehingga memungkinkan belajar sendiri. Untuk itu, dibutuhkan pembinaan dan peningkatan profesionalisme Penyuluh Pertanian melalui penyempurnaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya. Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dalam Penyempurnaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 antara lain Menyusun data potensi wilayah, Menyusun programa penyuluhan pertanian di setiap tingkatan wilayah kerja (tim), Melaksanakan diseminasi informasi pertanian (teknis, sosial dan ekonomi) kepada pelaku utama , Menumbuhkan Poktan dan meningkatkan kelas kemampuan Poktan, Menumbuhkembangkan Gapoktan, Menumbuhkembangkan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP), Meningkatkan kapasitas Poktan, Gapoktan, dan KEP, Memfasilitasi Poktan/Gapoktan dalam meningkatkan aksesibilitas terhadap informasi teknologi, pasar, sarana dan prasarana, serta pembiayaan , Memfasilitasi Poktan/Gapoktan dalam meningkatkan aksesibilitas terhadap informasi teknologi, pasar, sarana dan prasarana, serta pembiayaan , Memfasilitasi penerapan teknologi kepada Poktan/ Gapoktan , Memfasilitasi peningkatan skala usaha tani Poktan/ Gapoktan , Memfasilitasi peningkatan produktivitas usaha tani pelaku utama , Menumbuhkembangkan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes), Menumbuhkembangkan Penyuluh Pertanian Swadaya. Adapun Tugas Jabatan Penyuluh Pertanian yaitu Melaksanakan Penyuluhan, Evaluasi Penyuluhan dan Pengembangan Metode Penyuluhan. Syarat Umum Pengangkatan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian yaitu PNS, Integritas dan Moralitas yang baik, Kualifikasi Pendidikan (Ketrampilan minimal D-III Bid. Pertanian ) dan (Keahlian S1/D4 Bid. Pertanian), Sehat Jasmani dan Rohani, SKP paling sedikit bernilai baik dalam 1 th terakhir serta Mengikuti dan Lulus Uji Kompetensi . Konsep Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian teridi dari Capaian Angka Kredit ditambah HKM (Hasil Kerja Minimal) yang dihitung setiap periode kenaikan Jabatan. HKM (Hasil Kerja Minimal) terdiri dari Aksesibilitas kelompoktani terhadap sumber informasi, inovasi teknologi dan permodalan, Tingkat adopsi teknologi pertanian, Peningkatan Kelas kemampuan kelompoktani, Peningkatan skala usahatani, serta Tingkat kepuasan layanan penyuluhan. Kenaikan Jabatan, disyaratkan Capaian Angka Kredit , Hasil Kerja Minimal, Lowongan Kebutuhan dan Uji Kompetensi. Penyampaian Materi kedua oleh Pak Dian dari Biro Organisasi dan Kepegawian Kementerian Pertanian tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Pertanian. Kompetensi dalam UU 5 Tahun 2015 tentang ASN, tertulis dalam Pasal 69 bahwa Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah Kompetensi Jabatan ASN meliputi Teknis, Manajerial, Sosial Kultural . Uji Kompetensi dilaksanakan pada Pengangkatan Dalam Jabatan, Kenaikan Jabatan , Alih Kelompok , Maintain Performance. Syarat untuk Kenaikan Jabatan yaitu Tersedia lowongan kebutuhan dan Memenuhi HAPAK min 80% baru diusulkan untuk mengikuti Uji Kompetensi . Syarat untuk Alih Kelompok yaitu Tersedia lowongan kebutuhan , Memenuhi angka kredit baru diusulkan untuk mengikuti Uji Kompetensi. Terakhir acara diskusi sebagai masukan kepada pihak-pihak yang berwenang di Kementerian Pertanian dan DPKP Provinsi Jawa Timur serta menjawab berbagai permasalahan Penyuluh Pertanian yang berkembang di kabupaten / kota. Oleh Sri Sumi, SP-admin Kabupaten Bojonegoro