Temu Teknis antar Wilayah disebut juga Temu Tugas adalah kegiatan pertemuan berkala antar Penyuluh Pertanian, atau antara Penyuluh Pertanian, peneliti dan aparat pengaturan dan pelayanan untuk meningkatkan pelayanan kepada petani dalam mengembangkan usahataninya (PERMENTAN Nomor: 35/Permentan/OT.140/7/2009). Pelaksanaan Temu Teknis Penyuluh UPTD-BPP Kecamatan Kamang Baru diselenggarakan pada hari Selasa, 23 Mei 2017. Temu teknis ini merupakan pertemuan rutin yang dilaksanakan pada setiap minggu pada masing-masing Balai Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Sijunjung. Pertemuan kali ini dilaksanakan melalui biaya operasional UPTD-BPP Kamang Baru Tahun Anggaran 2017. Peserta yang hadir merupakan Penyuluh wilayah kerja se Kecamatan Kamang Baru yang terdiri dari 6 orang Penyuluh PNS, 7 orang Penyuluh THL-TB, 5 orang Penyuluh THL Kontrak Daerah serta 4 orang Mahasiswa pendamping Upsus. Narasumber pada acara temu teknis ini yakni Ir. Marsidin Fahrialdi selaku Kasi Bidang Perkebunan dan Syafrizal, SST selaku KJF Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung. Dalam sambutannya, Kepala UPTD-BPP Kecamatan Kamang Baru yakni bapak Ison Vernely menyampaikan bahwa kegiatan temu teknis ini wajib dihadiri oleh seluruh Penyuluh baik yang berstatus PNS, THL-TB maupun Penyuluh THL Kontrak Daerah di Kecamatan Kamang Baru. Kedisiplinan pegawai dan pelayanan prima terhadap masyarakat perlu diterapkan untuk memberikan citra yang positif bagi aparatur di UPTD-BPP Kecamatan Kamang Baru. Beliau juga menekankan kepada seluruh Penyuluh agar berperan aktif dalam mensukseskan program Upsus seperti kegiatan padi jajar legowo dan PAT jagung hibrida. Kemudian masing-masing Penyuluh diharapkan dapat menyampaikan kepada kelompok tani untuk segera mengusulkan DU-PBB (Daftar Usul Pembelian Benih Bersubsidi) dan AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi). Masing-masing Penyuluh juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan permasalahan dan juga informasi kegiatan di wilayah binaan. Dalam kesempatannya, bapak Ir. Marsidin Fahrialdi menyampaikan topik temu teknis yang berjudul Pengembangan Kelapa Sawit yang Berbasiskan ISPO. Program ISPO perlu disampaikan dan diterapkan oleh petani kelapa sawit yang tergabung dalam kelompok tani, karena penerapan ISPO akan dilaksanakan pada tahun 2022. ISPO merupakan sertifikasi dan legalisasi bagi kebun yang telah menerapkan kebun kelapa sawit yang berkelanjutan sehingga hasil produksinya dapat diterima oleh pabrik kelapa sawit untuk diekspor ke luar negeri. Penanganan kebun kelapa sawit yang berbasiskan ISPO harus mengikuti kaedah-kaedah penerapan kebun kelapa sawit yang terstandarisasi seperti memiliki dokumen kepemilikan lahan yang sah, penggunaan benih unggul yang berlabel, memiliki buku catatan pemeliharaan dan panen. (M. Iwan Kurniawan, SP - Admin SMIPP UPTD-BPP Kamang Baru)