Usaha rakyat memang sudah seharusnya didukung dan dibantu serta diberikan ruang seluas-luasnya oleh pemerintah atau negara. Mengapa? Sebab keberadaan usaha rakyat ini sangatlah krusial karena bisa menompang ekonomi nasional dan juga mampu membuka lowongan kerja. Dan salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendukung dan meningkatkan akses pada usaha rakyat adalah dengan menyediakan sumber pembiayaan yang antara lain berupa pemberian penjaminan kredit bagi Usaha Mikro Kecil, Mengengah, dan Koperasi (UMKMK). Melalui Usaha Kredit Rakyat (KUR). Untuk mensukseskan pelaksanaan KUR ini maka pemerintah menjalin kerjasama dengan beberapa Bank Pelaksana yang bisa menyalurkan KUR seperti BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Dalam akselerasi penerima manfaat KUR Kabupaten Karimun. Dinas Pangan dan Pertanian telah melaksanakan "Temu Usaha Dalam Rangka Akselerasi Penerima Manfaat Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kabupaten Karimun" pada tanggal 19 Nopember 2018 di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Meral. Dalam pertemuan ini dihadiri oleh Kabid Penyuluhan dan Kelembagaan Dinas Pangan dan Pertanian yaitu Sukrianto Jaya Putra dan Kepala BRI Unit BRI Sungai Lakam Tanjungbalai Karimun yaitu Vidiya Wahyu R sebagai narasumber perbankan dan didampingi oleh Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS) Kurnia Syahputra. Adapun peserta berjumlah 50 orang berasal dari pengurus gapoktan dibawah naungan BPP Meral yaitu Gapoktan Darussalam (Kelurahan Darussalam), Gapoktan Bhenika (Kelurahan Parit Benut), Gapoktan Tunas Mulya (Kelurahan Baran), Gapoktan Cahaya Sejahtera (Kelurahan Harjosari), Gapoktan Jasa Tani Mulia (Desa Pongkar), Gapoktan Nilam Sari (Kelurahan Tebing), Gapoktan Bakti Jaya (Kelurahan Pamak) dan Gapoktan Sido Makmur (Kelurahan Sungai Pasir). Sebelumnya kegiatan telah dilaksanakan Kecamatan Kundur, Kundur Barat dan Kundur Utara. Secara umum tujuan penyelenggaraan Kegiatan KUR untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi, menciptakan lapangan kerja, dan menanggulangi kemiskinan. Maka untuk mewujutkan tujuan itu, pemerintah pun menerbitkan paket kebijakan pengembangan dan pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan sektor riil dan memberdayakan UKMK. Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKMK itu sendiri meliputi : (a). Peningkatan akses pada sumber pembiyaan, (b) Pengembangan kewirausahaan, (c) Peningkatan pasar produk UMKMK dan (d) Reformasi regulasi UMKMK. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah layanan kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah melalui perbankan kepada UMKMK atau koperasi yang feasible tapi belum bankable. Feasible sediri maksudnya adalah usaha tersebut memiliki kalayakan, potensi, prospek bisnis yang baik, dan mempunyai kemampuan untuk mengembalikan pinjaman. Beberapa usaha rakyat yang diharapkan menggunakan dan KUR sediri adalah meliputi keseluruhan bentuk usaha, terutama usaha yang bergerak di sektor usaha produktif seperti Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Perindustrian, Kehutanan dan Jasa Keuangan Simpan Pinjam. Dengan adanya layanan pinjaman KUR ini UMKM dan Koperasi akhirnya dapat mengakses dan memanfaatkan KUR.