Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus mengadakan temu usaha pembiayaan pertanian. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu pada Hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 dan Hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019, masing-masing dilaksanakan mulai jam 08.00 sd 12.30 WIB. Kegiatan pertama menghadirkan nara sumber dari Fasilitator Pembiayaan Pertanian Swadaya (FPPS) yaitu Drs. Harmanto dan Taufik, M.Pd; Kepala Seksi Sarana Prasarana Dinas Pertanian; BRI dan Pegadaian Kudus dengan peserta dari desa-desa di Kecamatan Kaliwungu bagian utara yaitu Prambatan Lor, Prambatan Kidul, Bakalankrapyak, Garung Lor, Karangampel, Mijen, Kaliwungu dan Papringan. Sedangkan pada kegiatan kedua menghadirkan nara sumber dari Fasilitator Pembiayaan Pertanian Swadaya (FPPS), Kepala Seksi Sarana Prasarana Dinas Pertanian, BRI dan BNI Kudus dengan peserta dari desa-desa di Kecamatan Kaliwungu bagian selatan yaitu : Garung Kidul, Setrokalangan, Kedungdowo, Banget, Blimbing Kidul, Sidorekso dan Gamong. Kegiatan yang mendapatkan pendanaan dari APBN tahun anggaran 2019 pada Satker Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian ini bertujuan untuk memfasilitasi pelaku usaha pertanian melalui pendampingan FPPS untuk mengakses sumber-sumber permodalan/pembiayaan pertanian, sedangkan sasarannya adalah terfasilitasinya pelaku usaha pertanian melalui pendampingan FPPS untuk dapat mengakses sumber-sumber permodalan/pembiayaan pertanian. Revitalisasi pembiayaan pertanian merupakan upaya untuk meningkatkan fasilitasi akses petani terhadap sumber-sumber permodalan/pembiayaan. Revitalisasi pembiayaan ditujukan untuk mendorong dan menjamin ketersediaan permodalan/pembiayaan untuk pengembangan usaha tani. Hal ini perlu dilakukan mengingat akses petani terhadap sumber-sumber permodalan/pembiayaan ke sektor pertanian masih terbilang rendah yaitu sebesar 2,4 %/tahun (Laporan Bank Indonesia, 29 Maret tahun 2017). Berbagai upaya revitalisasi pembiayaan pertanian melalui program dan kegiatan fasilitasi pembiayaan pertanian yang dapat diakses oleh petani banyak dilaksanakan oleh pemerintah, namun terlihat masih belum optimal. Diantaranya pemanfaatan skim kredit program dan pemanfataan sumber pembiayaan pertanian lainnya yang tersedia masih rendah penyalurannya oleh bank pelaksana. Salah satu penyebab kurang optimalnya akses pelaku usaha terhadap perbankan dan sumber-sumber permodalan/pembiayaan lainnya adalah belum optimal dalam pendampingan usaha di sektor pertanian. Pembiayaan ini bisa untuk semua kegiatan agribisnis (tidak hanya produksi), tetapi agribisnis dalam arti luas. Agribisnis adalah rangkaian kegiatan usaha pertanian yang terdiri atas 4 (empat) sub-sistem, yaitu: a) sub-sistem hulu yaitu kegiatan ekonomi yang menghasilkan sarana produksi (input) pertanian, b) subsistem pertanian primer, yaitu kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi; c) subsistem agribisnis hilir yaitu yang mengolah dan memasarkan komoditas pertanian; dan d) sub-sistem penunjang yaitu kegiatan yang menyediakan jasa penunjang antara lain permodalan, teknologi, dan lain-lain. Permasalahan yang terjadi pada pembiayaan pertanian adalah (1) petani kehilangan kesempatan/moment untuk mendapatkan pembiayaan seperti KUR; (2) hanya sekitar 15 persen petani yang mengakses kredit bank; (3) Hubungan yang kurang harmonis antar stakeholder; (4) Masih banyak petani belum mengetahui program Pembiayaan dari Kementerian Pertanian; (5) Realisasi penyerapan KUR ternyata masih banyak nyangkut di sektor non-produktif. Menurut data yang dihimpun dari beberapa pihak, hingga November 2018 realisasi KUR produktif masih di bawah 50%; (6) empat faktor pemasalahan program kredit pemberian kredit yang tidak tepat sasaran, subsidi bunga, prosedur yang birokratis, dan tingginya risiko dari "moral hazard". Solusi dan tindak lanjut dari temu usaha pembiayaan pertanian adalah : (1) kerja sama yang dan komunikasi yang baik dari Penyuluh, Petugas Gapoktan dan Poktan dan pihak perbankan; (2) Pengelompokan usaha produksi, penyusunan sistem monitoring dan risk assesment mungkin dapat dijadikan salah satu opsi pencapaian target proporsi 70% di tahun 2020 (3) Fasilitasi dari FPPS Kudus antara petani dan pihak BRI , BNI dan Pegadaian. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat memberikan informasi kepada perserta yang merupakan pengurus Gapoktan dan Poktan dan meneruskannya kepada petani yang tidak hadir sehingga dapat meningkatkan akses petani terhadap sumber-sumber pembiayaan pertanian untuk mendukung keberlangsungan usaha tani secara optimal. Moh. Ali Hamidy EAF, S.Pt., M.Si.Penyuluh Pertanian MadyaKoordinator PPL Kecamatan Kaliwungu Kabupaten KudusKetua DPD PERHIPTANI Kabupaten KudusPengurus DPW PERHIPTANI Jawa Tengah