Permodalan pertanian jadi salah satu masalah utama yang alami kebanyakan petani di setiap wilayah. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah memberi solusi dengan meluncurkan program yang disebut Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) melalui pemberian dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebagai modal usahatani bagi petani. Setiap Desa membentuk satu GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) yang akan menerima dana PUAP tersebut. Dana ini sekaligus bertujuan untuk memperbaiki dan memperkuat kelembagaan ekonomi di perdesaan yang akhirnya akan bermuara pada berkembangnya sebagai Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) di perdesaan. Gapoktan Sumber Rejeki Desa Siki Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek merupakan Gapoktan Penerima Dana PUAP tahun 2008. Dana sebesar Rp. 100.000.000,- diterima langsung dari Kementerian Pertanain ke Gapoktan melalui rekening. Hingga Pada pelaksanaan dan pengembangan dana PUAP tahun 2018 ini, dana PUAP Gapoktan Sumber Rejeki sudah mencapai Rp.257.654.000,-. Dengan akan berkembangnya lembaga keuangan Gapoktan menjadi LKM-A, Gapoktan Sumber Rejeki Desa Siki menggelar Sosialisasi Pendirian Badan Hukum Koperasi LKM-A. Pendirian ini dihadiri oleh pejabat KJF Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Trenggalek, Dinas Komindag Kabupaten Trenggalek, Koordinator Penyuluh Kecamatan Dongko dan Kepala Desa Siki Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.Sosialisasi dibuka oleh Ketua Gapoktan Sumber Rejeki dan Kepala Desa Siki. Dengan narasumber dari Ketua KJF Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek dan Staff Dinas Komindag Kabupaten Trenggalek. Dalam sambutannya, ketua KJF menyampaikan bahwa Kabupaten Trenggalek saat ini memiliki kurang lebih 157 Gapoktan. Dan 12 Gapoktan diantaranya yang saat ini diusulkan untuk bertrasformasi menjadi LKM-A berbadan hukum Koperasi. Melalui sosialisasi ini diharapkan Gapoktan dapat memberi pemahaman dan wawasan luas bagi Gapoktan dan anggotanya tentang proses menjadi Koperasi LKM Agribisnis. Kedepan pengelolaan dana PUAP Gapoktan ini diharapkan agar menjadi lebih baik dan legal secara aturan, karena berdasarkan UU No. 1 Tahun 2013, kegiatan yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat harus berbadan hukum. Begitu juga strategi pengembangan LKM-A ke depan dalam implementasi di pedesaan yaitu perlu melakukan percepatan lewat sosialisasi, advokasi, dan koordinasi dari hulu hingga hilir antara pengurus LKM-A dengan stakeholder dan instansi-instansi, utamanya yang terkait dengan penguatan modal, dukungan sarana dan prasarana (proses berbadan hukum) serta jaminan pemasaran hasil produksi. Sedangkan narasumber dari dinas Komindag kabupaten Trenggalek menginformasikan bahwa Badan Hukum yang dimaksud adalah BPR jika memungkinkan, PT LKM atau Koperasi LKM. Dan pilihan yang paling cocok bagi Gapoktan Sumber Rejeki adalah Koperasi LKM Agrobisnis. Sedangkan sinergitas antara kegiatan bisnis dengan pemberdayaan petani yang dijalankan secara korporasi yang berorientasi pada keuntungan usaha akan mendorong kemandirian petani. Selain itu dari pihak petani nantinya juga mampu membaca peluang usaha dalam usaha pertaniannya, sehingga kelembagaan formal dan legal seperti Koperasi LKM A ini sangat diperlukan oleh Petani. Penulis : DRIANTIN MUDA HARPANSA, SST / BPP Dongko Kab. Trenggalek