UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN TENTANG PEMBUKAAN LAHAN DENGAN CARA PEMBAKARAN
Di dalam pelaksanaan persiapan lahan, perkebunan rakyat mempunyai komitmen pelestarian lingkungan “environmental sustainability”. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1995 yang menyangkut pengembangan perkebunan nasional. Dalam hal Pembukaan Lahan untuk tanaman Kelapa Sawit, Petani sering menggunakan teknik pembakaran. Padahal beberapa pasal dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri telah diatur hukumnya. Berikut Beberapa Undang-Undang dan Peraturan Menteri tentang Pembakaran Lahan UU Perkebunan Mengatur tentang larangan membuka lahan dengan cara membakar dapat kita temukan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (“UU Perkebunan”): Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Sejalan dengan UU Perkebunan, aturan lain soal membuka lahan dengan cara membakar dapat kita lihat dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (“Permen LH 10/2010”). Pasal 4 ayat (1) Permen LH 10/2010: Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa. Namun, pembakaran lahan ini tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering. 3. UU PPLH Membuka lahan dengan cara membakar hutan merupakan hal yang secara tegas dilarang dalam undang-undang, yakni diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h UU PPLH yang berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar” Namun, ketentuan pembukaan lahan dengan cara membakar ini memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya Ini artinya, membuka lahan dengan cara membakar diperbolehkan dengan persyaratan tertentu. Adapun ancaman pidana bagi yang melakukan pembakaran lahan adalah penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 10 tahun serta denda antara Rp3 miliar hingga Rp10 miliar. Untuk mendukung kebijakan di atas, diharapakan komitmen petani atau pekebun di nagari sungai Limau agar menerapkan metode “zero burning” yaitu land clearing perkebunan tanpa pembakaran. Land clearing dengan metode “zero burning” memiliki beberapa keuntungan, antara lain: Terjaganya kelestarian keanekaragaman hayati (flora dan fauna). Mencegah terjadinya pencemaran udara karena asap. Mempertahankan unsur hara tanah yang berasal dari pelapukan limbah hutan. Mencegah terjadinya penyebaran kebakaran ke lahan masyarakat dan kebun. Oleh: Moch.Khairul Amin, SST Penyuluh Pertanian Wilayah Binaan Sungai Limau Sumber : [1] Pasal 69 ayat (2) UU PPLH dan penjelasannya [2] Pasal 108 UU PPLH [3] Pasal 48 ayat (1) UU Perkebunan [4] Pasal 4 ayat (3) Permen LH 10/2010