Pertanian sesungguhnya tak sekadar produksi atau budidaya. Pertanian juga menyangkut aspek lain seperti pengolahan, pemasaran, dan distribusi. Namun, dalam pengertian sebagian besar masyarakat kita, pertanian sama dengan aspek produksi yang dilakukan petani. Pengolahan ditangani pabrik atau industri. Pemasaran dan distribusi adalah wilayah kerja pedagang atau pihak terkait lain (misalnya Badan Urusan Logistik /BULOG). Karena itu, di era '90-an banyak lembaga swadaya masyarakat dan program pemerintah mendampingi petani di sisi produksi. Anggapannya, jika petani ahli dalam budi daya, produksi akan meningkat, dan petani hidup sejahtera. Namun pemikiran tersebut tidak menjadi kenyataan. Produksi yang meningkat, tak dibarengi pemasaran dan harga jual yang baik. Petani masih berkutat dengan kemiskinan. Akhirnya, di era 2000-an, muncul pergeseran pemikiran. Untuk mengentas- kan petani dari kemiskinan, tak cukup hanya bantuan di sisi produksi. Petani harus dibantu juga mengakses pasar dan menjual produknya. Lembaga-lembaga donor pun berlomba meminta lembaga swadaya masyarakat mengembangkan dampingannya sampai ke aspek pemasaran. Pemerintah tak mau kalah dan mengeluarkan Kebijakan dan Program Pembangunan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian 2001 -2004. Petani diarahkan menanam tanaman komoditas (seperti kopi, kakao, dan mete). Dari pola pikir subsisten, petani dituntut untuk lebih berorientasi pasar. Bijak Menimbang Petani memang butuh uang tunai untuk berbagai keperluan seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan menjual komoditas perdagangan atau sisa produksi setelah mencukupi konsumsi keluarga, petani bisa memperoleh uang tunai. Namun memusatkan usaha tani sepenuhnya pada tanaman komoditas yang berorientasi pasar bukan pilihan bijak. Mengapa? Pertama, dalam program pengembangan akses petani terhadap pasar baik dari lembaga swadaya masyarakat atau pemerintah pasar yang dituju kebanyakan pasar ekspor. Pasar ekspor menuntut adanya penjamin. Sehingga tanpa lembaga swadaya masyarakat atau pemerintah yang biasanya bertindak sebagai penjamin, petani tak memiliki akses ke pasar. Kedua, pasar ekspor umumnya juga menuntut sertifikasi. Biaya sertifikasi ter- hitung mahal dan pelaksanaannya cukup rumit. Sesuatu yang berada di luar kemampuan praktis dan finansial petani. Ketiga, karena mengejar volume penjualan, petani cenderung menanami seluruh lahannya dengan tanaman komoditas. Bagaimana jika harga komoditas di pasar dunia tiba-tiba jatuh? Hasil tanam petani mungkin tak akan mampu memenuhi kebutuhan pangan keluarga petani sampai panen berikutnya. Lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah tak boleh lupa: pendampingan bertujuan membuat petani yang terpinggirkan mampu mengatasi persoalannya sendiri. Bukan menciptakan keterantungan baru. Bahkan bantuan bibit atau sarana produksi ternyata mampu mengikis praktik positif petani seperti pengelolaan benih dan pembuatan pupuk secara swadaya. Wirausaha Benarkah petani tak mampu mengusahakan perbaikan nasibnya sendiri? Sanggahan paling nyata ditunjukkan Bank Grameen ciptaan Muhammad Yunus. Orang miskin yang dianggap tak punya potensi dan tidak mampu mengembalikan kredit bank, ternyata bisa menjadi pengusaha mikro dan mengembalikan pinjaman. Bahkan skema bank Grameen yang diragukan bisa menguntungkan, belakangan terbukti mampu mencetak laba karena pengelolaan yang baik.Meski tak punya modal uang, orang miskin (termasuk petani) memiliki aset berupa tenaga, pengetahuan tentang pertanian, daya juang/survival, dan semangat gotong royong. Selanjutnya, yang harus dipupuk oleh petani adalah semangat wirausaha.Usaha tani tak dapat dipandang sekadar meneruskan usaha orangtua atau menyambung hidup selagi tidak ada pilihan sumber pendapatan lain.Menimba ilmu untuk menambah pengetahuan dan wawasan petani agribisnis dalam rangka mening-katkan kualitas SDM pertanian.Kelompok Alamanda sebagai salah penghasil hiasan suji berkualitas ekspor Perbaikan praktik dan Pola Pikir Dalam cara pandang kewirausahaan, sejumlah praktik dan pola pikir lama petani berikut ini harus diperbaiki. 1. Perencanaan Usaha Tani Petani biasa menanam tanpa mengetahui kebutuhan pasar. Akibatnya harga yang didapat rendah. Petani harus belajar mem- buat rencana sebelum menanam. Misalnya menghitung waktu panen agar pas dengan hari raya, atau memilih komoditas yang banyak permintaan tapi sedikit suplainya. Petani juga harus belajar me- mahami karakter pasar yang terus berubah. Kecepatan mengakses informasi menjadi hal penting untuk menghadapi perubahan itu. Jadi, petani harus belajar melakukan analisis usaha meski sederhana untuk memaksimalkan keuntungan pertaniannya. Misalnya, petani yang dekat dengan kota lebih untung jika menanam sayuran daripada mete. 2. Kualitas sama pentingnya dengan kuantitas Kebanyakan petani mementingkan kuantitas daripada kualitas. Asal panen banyak, maka pendapatan meningkat. Padahal konsumen menuntut kualitas yang baik. Akibatnya sesampai di pasar, panen yang banyak tapi kualitasnya rendah tak terjual semua. Jadi dalam budi daya, kualitas produk yang baik juga harus diutamakan. Lakukan kontrol kualitas secara konsisten. 3. Berikan nilai tambah pada produk pertanian Petani harus meningkatkan keterampilannya dalam penanganan pascapanen dan pengolahan. Karena jika produk pertanian dijual sebagai bahan mentah, harga yang didapat rendah. Padahal dengan pascapanen sederhana seperti penyortiran, pencucian, dan pengemasan, harga jual sudah meningkat. Petani harus belajar tentang tekno- logi tepat guna untuk pascapanen. Pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat bisa berperan memfasilitasi. Pengetahuan tentang pascapanen juga berguna saat panen raya. Produk yang melimpah harga jualnya rendah. Jika diolah dulu sebelum dijual bisa mendapat harga lebih baik. 4. Mandiri tanpa input luar Input luar seperti benih hibrida, pupuk, dan pestisida kimia, berharga mahal. Ongkos produksi menjadi tinggi. Selain itu, pemakaian dalam jangka panjang bisa merusak kesuburan tanah dan menurunkan produktivitas panen. Petani harus lebih memanfaatkan bahan lokal dan alami untuk usaha pertaniannya guna menekan ongkos produksi. Ini perlu dilakukan petani agar produknya lebih bersaing. 5. Perbaiki pengelolaan keuanganP engelolaan keuangan harus dilakukan dengan serius. Catat baik-baik agar tak bercampur dengan keuangan rumah tangga. Sebab, tanpa pencatatan keuangan yang baik, bisa jadi petani rugi tapi tidak menyadarinya. Pengelolaan keuangan juga perlu karena, banyak bantuan keuangan yang diberikan pada petani menguap percuma akibat keperluan konsumtif atas nama adat. Nilai adat/budaya bisa dipertahankan tanpa mengorbankan ekonomi petani. Lakukan penghematan melalui kesepakatan budaya bersama untuk menekan biaya kegiatan adat/sosial. Tumbuhkan juga kebiasaan me- nabung untuk cadangan modal. 6. Pemasaran secara berkelompok Karena terlibat hutang dengan tengkulak, desakan kebutuhan uang tunai, tak ada transportasi untuk mengangkut panen ke pasar sehingga takut rusak, petani biasa menjual produknya secara perorangan. Ini membuat daya tawar petani terhadap pedagang rendah. Untuk memerbaiki posisi tawar, petani harus menjual secara bersama/kelompok. Dengan bekerja secara kelompok, petani juga bisa memperbesar volume penjualan dan melakukan perencanaan produksi dengan lebih baik. Agar berkelanjutan, kelompok harus dibuat berdasar kesamaan kepentingan dan tujuan. Jangan sampai kelompok dibentuk sekadar sebagai target grup untuk melaksanakan program dari lembaga swadaya masyarakat/pemerintah. 7. Penganekaragaman usaha Kita tak bisa menutup mata, ada petani (kebanyakan di Pulau Jawa) lahannya sangat sempit. Ini akibat pola pewarisan atau pengambilalihan oleh pemerintah/pemodal. Lahan sempit berakibat biaya produksi per satuan unit menjadi lebih tinggi dan sulit untuk memroduksi secara efisien. Akibatnya usaha pertanian tak lagi mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Di sini perlunya menganekaragamkan usaha dan tak terpaku pada produksi saja. Misalnya menjual bibit, pupuk cair, dan agrowisata. Meski bukan usaha per- tanian konvensional, masih ada hubungannya dengan pertanian. Dukungan Pemerintah yang DiperlukanTak bisa dipungkiri, masalah petani juga dipengaruhi hal-hal lain di luar kendali petani. Misalnya globalisasi dan aturan perdagangan dunia yang lebih banyak menguntungkan petani negara maju. Karena itu petani tetap butuh dukungan pemerintah dalam mengembangkan kewirausahaan-nya. Misalnya, menghapus kebijakan impor produk pertanian, menyediakan asuransi untuk petani, menjalankan reforma agraria, menambah alokasi dana APBD untuk sektor pertanian, menyediakan informasi pasar, serta perbaikan infrastuktur pedesaan (jalan, listrik, sarana komunikasi, dan irigasi).Pemerintah juga bisa mendukung lewat penyediaan akses modal/kredit yang biasa menjadi alasan klasik mengapa petani kesulitan mengembangkan usaha pertaniannya. Alternatif bagi petani untuk mendapatkan akses kredit untuk memulai usaha atau perbesar usaha pertaniannya adalah lembaga seperti koperasi atau kelompok tani yang mengelola UBSP (Usaha Bersama Simpan Pinjam). Pemerintah juga bisa membantu dengan mengembangkan bentuk pemasaran alternatif yang melindungi/ berpihak kepada petani.Cegah persaingan tak seimbang dan ciptakan kemitraan saling menguntungkan. Disampaikan oleh : drh. Rudiatin Kusparwi - PPA DIYSumber :www.agriculturesnetwork.org/magazines/indonesia/29-kewirausahaan-pedesaan