Dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha yang merupakan faktor penghambat pencapaian tujuan melakukan kegiatan usaha tani/nelayan, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Kendari mengadakan kegiatan Mimbar Sarasehan Kontak Tani/Nelayan Andalan pada hari Kamis, 7 Juni 2012 yang dibuka oleh Walikota Kendari Dr.Ir.H. Asrun, M Eng Sc. Kegiatan ini diikuti sekitar 400 orang yang terdiri dari kelompok KTNA sebanyak 26 orang, Gapoktan 143 orang, Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan 75 orang, 9 orang Narasumber diantaranya Walikota dan Wakil Walikota Kendari, Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Sumberdaya Mineral dan dari berbagai instansi terkait, Camat Abeli, Lurah serta anggota kelompok tani nelayan se kota Kendari. Topik Mimbar Sarasehan yang berlangsung selama 1 hari ini adalah Dampak Kebijakan Pembatasan BBM Bersubsidi terhadap Peningkatan Produksi Petani dan Nelayan. Dalam diskusi yang berlangsung Wakil Walikota Kendari H.Musadar Mappasomba,SP,MS yang berlatar belakang sarjana pertanian dan sebagai dosen Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo mengatakan masalah harus dihadapi dan dicarikan jalan keluarnya dengan melihat kondisi atau keadaan yang ada. Masalah tidak akan teratasi hanya dengan mengeluh, menyalahkan orang lain, menghujat dan sebagainya. Dicontohkannya dengan kisah pengusaha telur busuk yang mendapatkan masalah karena telur menjadi busuk tetapi mampu memanfaatkan situasi tersebut menjadi satu peluang memperoleh keuntungan. Kegiatan yang dibiayai APBD dan swadaya petani juga dirangkaikan dengan pengukuhan KTNA 2011-2016, penyerahan sertifikat penyuluh perikanan swadaya, penyerahan buku rekening kepada 10 Gapoktan penerima dana BLM PUAP tahun 2012 dan penyerahan bantuan dana dari Kantor Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kendari oleh Walikota Kendari. Harapan Walikota Dr.Ir.H.Asrun, M Eng Sc, semoga kiranya kelompok KTNA 2011-2016 dapat bekerja dengan baik dan menjadi mitra pemerintah dalam proses pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan sehingga mencapai hasil yang diharapkan. Selanjutnya Walikota menghimbau agar diskusi Mimbar sarasehan ini menghasilkan rumusan kesepakatan berupa kebijakan dan rekomendasi yang memberikan kemudahan bagi petani nelayan untuk memperoleh BBM bersubsidi. (baharadmin).