Dalam rangka mendukung tercapainya swasembada daging sapi pada pemerintahan Kabinet Kerja, Kementerian Pertanian mengembangkan Program pemberdayaan peternak sapi melalui program Sekolah Peternak Rakyat (SPR) yang dimonitoring dan dievaluasi melalui sistem internet.Untuk mengembangakan fasilitas budidaya dan pemasaran agribisnis peternakan modern, maka pada tahun ini dikembangkan 50 SPR yang tersebar di 17 propinsi dan 40 kabupaten. Setiap SPR dipimpin oleh seorang manajer yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana peternakan atau dokter hewan dengan fasilitasi dana miliaran rupiah per SPR.BPPSDMP yang mengemban tugas untuk pendampingan penyuluh baik di tingkat Kecamatan/Kelurahan/Provinsi/Pusat melaksanakan Diklat Teknis Peternakan di Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) di Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 2016. Diklat Teknis ini merupakan salah satu upaya nyata dalam rangka mendukung kegiatan SPR ini melalui rekayasa sosial dan pemberdayaan pengelola dan petani SPR dengan pendampingan penyuluhan berbasis internet. Peserta Diklat Teknis ini adalah para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dengan menghadirkan narasumber yang dimiliki balai-balai diklat peternakan di lingkup BPPSDMP. Materi yang diberikan antara lain aspek manajerial pengelolaan manajemen budidaya ternak sapi zero waste dengan teknologi modern dan aspek teknis teknologinya. Selanjutnya para penyuluh ini akan melatih dan mendampingi para manajer SPR, Ketua Gugus Pemilik Ternak (GPT) dan peternaknya.Seluruh PPL yang dilibatkan untuk memberdayakan SPR datanya, termasuk telepon genggang dan alamat email, tersimpan dalam Sistem Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) berbasis internet yang dikelola oleh Pusat Penyuluhan Pertanian BPPSDMP Kementan. Demikian pula data SPR, manajer dan anggota peternaknya.Pusluhtan dan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) dapat memonitoring SPR melalui Telepon Genggam maupun komonukasi internet video call.Dalam kegiatan Diklat Teknis Peternakan di BP3K Cipunagara, Subang diperlihatkan komunikasi video call berbasis internet antara Dirjen PKH Muladno dengan pengelola SPR di Banyuasin, Sumatera Selatan. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Pending Dadih Permana menyatakan bahwa bantuan dan fasilitasi dana untuk SPR berasal dari APBN Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.Diharapkan melalui pengembangan SPR ini akan menjadi perusahaan peternakan berbadan hukum milik rakyat dengan pengelolaan manajemen dan peralatan yang modern yang dapat bersaing dan lebih maju dibanding perusahaan penggemukan sapi yang ada saat ini.(Nurlaily).