Ungkapan usaha yang dilakukan secara bersama-sama akan lebih menghasilkan dibandingkan dengan usaha yang dilakukan secara pribadi agaknya perlu kita aplikasikan, khususnya dibidang pertanian. Presiden Joko Widodo pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2017 mendorong usaha (bisnis) petani agar mempunyai skala ekonomi, berorientasi pasar berbasis kawasan dengan bentuk korporasi. Presiden mengharapkan usaha yang dilakukan tidak kecil-kecil dan berdiri sendiri-sendiri namun dari usaha yang kecil-kecil bergabung menjadi satu bentuk usaha yang besar. Sejalan dengan arahan PresidenRI, Kementerian Pertanian telah mencetuskan dasar-dasar korporasi petani yang berbasis kawasan dan berskala ekonomi dengan diterbitkannya UU No.16 Tahun 2006 dan diperkuat oleh UU No.19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Sebagai implementasinya, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) menerbitkan Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian Nomor: 211/Kpts/SM.060/I/12/2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Petani. Tahun 2018 ini, Kementan mentargetkan produksi komoditas pertanian tahun 2018 sebesar 82,5 juta ton padi dengan luas panen 15,65 juta ha, 30 juta ton jagung dengan luas panen 5,78 juta ha, dan 2,2 juta ton kedelai dengan luas panen 1,42 juta ha. Untuk mencapai target tersebut Kementan mengalokasikan program dan kegiatan di berbagai wilayah di Indonesia sesuai potensi masing-masing daerah. Salah satu pilot project pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani berada di Provinsi Banten. Lokasinya berada di Kecamatan Gunung Kencana yakni di Desa Bulakan, Gunung Kendeng, Kramatjaya dan Tanjungsari Indah. Kementerian Pertanian menargetkan pada tahun 2018-2019 ini ada empat kegiatan pilot project, mulai dari komoditas jagung (Banten), bawang merah (Malang), kakao (Kolaka Timur), dan sapi potong (Subang). Salah satu kabupaten yang menjadi lokasi pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani untuk komoditas jagung di Provinsi Banten adalah kabupaten Lebak. Di desa Bulakan, Gunung Kandeng, Kramatjaya, Tanjungsari Indah Kecamatan Gunung Kencana, hamparan seluas 1.000 Ha dijadikan pilot project pengembangan kawasan jagung berbasis korporasi petani. Pengembangan lahan jagung dalam skala luas tersebut menjadi sebuah percontohan pembentukan korporasi kelembagaan petani di Kabupaten Lebak merupakan upaya pemerintah untuk mendorong tumbuhnya korporasi kelembagaan petani untuk meningkatkan posisi tawar. Di lahan yang merupakan milik Perhutani tersebut, terdapat di 4 desa yang saling berdekatan yaitu Desa Gunung Kendeng, Desa Bulakan, Desa Tanjungsari dan Desa Kramat Jaya. Ketua LMDH Bulakan, H. Wawan mengatakan bahwa dengan adanya bantuan dari pemerintah dan kerjasama dengan industri pakan serta perbankan, pilot project penanaman perdana jagung berbasis korporasi akan mampu berproduksi 8ton/ha. Selama ini produksi jagung hanya 3ton/ha karena pascapanennya masih dilakukan secara manual, hulu sampai hilirnya masih dilakukan secara swadaya” tambahnya. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Agus M Tauchid pada Gerakan Tanam Perdana Pilot Project Pengembangan Kawasan Jagung Berbasis Korporasi Petani di Kabupaten Lebak, Kamis (26/4) mengatakan, lahan pertanian terluas di Bantern berada di Lebak. Pengembangan jagung di Banten sangat strategis, karena dekat pasar, khususnya industri pakan ternak yang jumlahnya mencapai 16 perusahaan.Catatan Dinas Pertanian Banten, kebutuhan jagung untuk industri pakan sebanyak 1,6 juta ton/tahun atau sekitar 4.600 kg/hari jagung pipil kering. Kebutuhan yang besar dan kedekatan jarak dengan pabrik pakan inilah yang menurut Kadistan dapat dijadikan peluang dan dimanfaatkan petani untuk meningkatkan kesejahteraannya. Diakhir sambutannya ia tak lupa berpesan, kedepan petani di banten harus mampu menjadi petani mandiri tidak bergantung pada bantuan pemerintah semata. Ayo kita jadikan Lebak, Banten ini sentra produksi jagung” ajaknya. Sebagai salah satu bentuk pendapingan Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Tanaman Pangan, Ugi Sugianto menuturkan, petani tak hanya bertanam konvensional yaitu budidaya saja tapi juga diajari aspek pengolahan dan pemasarannya sehingga menjadi satu bentuk korporasi petani, penyuluh memgang peranan penting dalam hal ini. "Untuk dukungan sarana dan prasaranya Kementan memberikan bantuan traktor, ekskavator bahkan dryer. Dengan bantuan dan pendampingan, kita harapkan produknya bisa mencapai 8ton/ha dan mampu memasok pasar," jelasnya. Dikesempatan lain Kepala Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan BPPSDMP, Zahron Helmy mengatakan pilot project ini merupakan salah satu bentuk nyata perwujudan dari pemerintah khususnya dalam membangun pertanian dengan efektif dan efiisien, memberdayakan petani dan kelompoktani agar berusahtani berlandaskan agrbisnis berorientasi komersial dan ekspor. "Ini merupakan tahapan strategi dalam rangka memberdayakan petani untuk meningkatkan skil usahataninya sehingga mencapi ekonomis dan layak yang pada akhirnya petani dapat menjadi tuan di lahannya sendiri, dan mampu mewujudkan Indonesia menjadi lunbung pangan dunia tahun 2045 nanti", ujarnya. (Nurlaily).