Hari ini, Selasa, (14 Maret 2023) dilaksanakan pertemuan lanjutan pada Pertemuan Akselerasi Kegiatan Proyek PHLN Lingku BPPSDMP Tahun 2023 di Royal Hotel Bogor. Agenda pertemuan hari ini adalah “Evaluasi Pemanfaatan PHLN Lingkup BPPSDMP dan Mekanisme Percepatan Penarikan Anggaran PHLN” dan “Pengalokasian Belanja Bersumber Dana PHLN” yang disampaikan oleh narasumber dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan dan Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Kementerian Keuangan. Pada pertemuan ini, disampaikan dasar pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dan peran serta dari masing-masing Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga yang akan melaksanakan proyek. Proyek PHLN ini, menurut DJPPR, perlu dipantau dan dievaluasi berdasarkan kaidah-kaidah tertentu yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan (realisasi anggaran dan aspek keuangan) serta Bappenas (aspek kinerja kegiatan). Indikator kinerja proyek PHLN ini salah satunya diukur dengan disbursement ratio, elapsed time ratio, dan progress variant. Disbursement ratio diartikan sebagai persentase penyerapan anggaran berdasarkan target, sedangkan elapsed time ratio diartikan sebagai waktu yang tersisa hingga proyek berakhir. Pembagian kedua faktor ini akan menghasilkan progress variant (PV), di mana PV yang lebih dari 1 diartikan sebagai sesuai rencana, kurang dari 1 diartikan behind schedule (terlambat), dan kurang dari 0,3 at risk (terancam). Secara umum, proyek SIMURP Nasional yang menganggarkan sebanyak US$ 250 Juta memiliki disbursement ratio 58,63% dengan PV 0,54 dan status behind schedule . Namun begitu, Kementerian Pertanian yang menganggarkan kurang dari 0,3% dari total anggaran tersebut telah berhasil menyerap lebih tinggi dengan PV 0,8, ungkap PPK NPIU SIMURP Kementan. Pembahasan selanjutnya meliputi diskusi tanya jawab narasumber dengan Manajer Proyek IPDMIP, Manajer Proyek SIMURP, dan PPK SIMURP dan IPDMIP. Di antara hal yang dibahas adalah blokir anggaran IPDMIP, penyelesaian proyek IPDMIP hingga September 2023, rencana akselerasi penyerapan SIMURP untuk mendukung top-up, serta pernyataan daerah terhadap pentingnya top-up untuk mendukung pelaksanaan demplot-demplot CSA. Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Barat yang hadir di pertemuan sebagai perwakilan daerah pelaksana SIMURP memberikan pernyataan bahwa penarikan anggaran perlu segera dilakukan secepatnya karena musim tanam semakin dekat dan praktik CSA harus dilaksanakan sebelum tanam dimulai. Harapan Daerah maupun Pusat, Kementerian Keuangan dapat mengakselerasi proses penarikan anggaran agar output kegiatan SIMURP dapat segera tercapai untuk Tahun 2023.RedK