MSPP Vol 10 2025, 14 Maret 2025 Jakarta, Mentan Amran Sulaiman, menegaskan bahwa penetapan HPP ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk memastikan petani mendapatkan harga yang adil dan menguntungkan. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi besar menuju swasembada pangan, di mana stabilitas harga di tingkat petani menjadi kunci keberhasilan. Lebih lanjut, Mentan Amran menyampaikan bahwa dukungan penuh dari Presiden Prabowo terhadap petani melalui ketersediaan pupuk, perbaikan irigasi, dan penetapan HPP gabah yang berpihak kepada petani adalah fondasi penting untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Kebijakan tersebut juga bertujuan memastikan semua pihak di rantai pasok pangan, mulai dari petani, pengusaha, hingga konsumen, mendapatkan manfaat yang seimbang. Sementara itu Kepala Badan PPSDMP menyampaikan peran penyuluh sebagai garda terdepat untuk mendampingi petani dalam menjalankan aktivitasnya, dengan adanya penetapan HPP GKP ini diharapkan dapat memberikan perlindungan lebih bagi petani, sehingga mereka tetap semangat berproduksi untuk mendukung swasembada pangan. Selanjutnya menyampaikan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas petani sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional. Dalam MSPP Vol 10 ini dihadirkan narasumber dari Direktur Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang di wakili oleh Kapoksi Pemasaran dan Pengembangan Usaha, Indah Sulistio menyampaikan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan selain itu harus dan mampu swasembada energi seperti kutipan dari pidato bapak Presiden RI. Kebijakan GKP Rp6.500 yang berkualitas tujuannya adalah agar petani padi khusunya itu langsung mendapatkan manfaat dari kebijakan ini. Untuk mecapai tujuan kesejahtaraan petani maka kebijakan pengadaan beras sebagai cadangan pemerintah itu harus dalam bentuk GKP. Petani langsung mendapatkan manfaat dari kebijakan harga pokok pembelian pemerintah kaitannya bahwa subsidi bantuan kepada rakyat harus diberikan langsung kepada penerimanya. Harapannya ketika petani mendapatkan kebijakan HPP dan GKP di Rp6.500 petani menjadi lebih semangat untuk menanam kembali padi, meningkatkan IP dan lahan yang tadinya tidak dimanfaatkan untuk budidaya padi maka akan lebih ditingkatkan kembali penggunaannya. Pelaporan harian dari seluruh penyuluh petani yang ada di daerah mengenai HPP dan GKP dikoordinir oleh Pusat Penyuluhan Pertanian dengan data yang selalu ini memiliki fungsi untuk kontrol sehingga disetiap ada data masuk kurang baik maka akan langsung ditindaklanjuti. Iswadi sebagai penyuluh pertanian dari Kabupaten Palopo menambahkan Bulog harus bergerak cepat untuk melakukan tindakan penyelamatan dan penjemputan terhadap hasil produksi panen petani karena fungsi bulog untuk menyerap gabah, apalagi saat ini juga kendala musim penghujan menjadi masalah tersendiri untuk petani padi. Maka dari itu peran penyuluh petani sangat penting untuk keberhasilan program ini karena yang membantu mengkoneksikan dan menginformasikan potensi panen dan tren harga di wilayah tersebut sehingga ada kesepakatan dengan Bulog.