MANOKWARI - Kementerian Pertanian memacu upaya swasembada pangan nasional melalui penguatan peran penyuluh pertanian. Langkah tersebut dipertegas melalui sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan yang digelar di Auditorium Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Manokwari, Papua Barat Daya, pada Sabtu (26/7). Sosialisasi yang diselenggarakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) melalui Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan), ini diikuti oleh para penyuluh dan jajaran Dinas Pertanian dari kabupaten/kota dan provinsi se-Papua Barat dan Papua Barat Daya secara hybrid (daring dan luring). Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa keberhasilan swasembada pangan tidak lepas dari peran aktif penyuluh sebagai garda terdepan dalam mendampingi petani. Inpres Nomor 3 Tahun 2025 adalah bentuk komitmen pemerintah untuk menguatkan sistem penyuluhan pertanian di seluruh Indonesia. Penyuluh adalah ujung tombak, mereka yang tahu kondisi di lapangan, tahu masalah petani, dan menjadi agen perubahan menuju kedaulatan pangan,” tutur Mentan Amran. Kepala Badan PPSDMP Idha Widi Arsanti menyatakan bahwa pengalihan kewenangan penyuluh dari daerah ke pusat akan memperkuat koordinasi dan efektivitas program nasional. Langkah ini bukan hanya menyatukan sistem, tetapi memastikan bahwa seluruh penyuluh bergerak dalam satu komando dan satu arah kebijakan. Dengan begitu, pendampingan petani akan lebih maksimal dan hasil pertanian lebih produktif,” ujar Santi. Dia juga menegaskan bahwa mulai 2026, seluruh penyuluh menjadi pegawai pusat agar lebih optimal dalam mendampingi petani dan mempercepat swasembada pangan.Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Tedy Dirhamsyah pada kesempatan tersebut menjelaskan bahwa Inpres ini merupakan instruksi langsung Presiden RI sebagai langkah strategis mempercepat kemandirian pangan, khususnya komoditas padi.Salah satu poin utama Inpres ini adalah penugasan kepada Menteri Pertanian untuk mengalihkan penyuluh dari kabupaten/kota dan provinsi ke struktur Kementerian Pertanian. Dengan begitu, arah kebijakan antara pusat dan daerah menjadi satu kesatuan dan lebih terintegrasi,” kata Tedy. Penyuluh pertanian adalah ujung tombak dalam memastikan teknologi dan inovasi pertanian dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Ia menyerukan agar seluruh penyuluh bergerak bersama dalam satu irama komando untuk mendukung target swasembada pangan nasional. Tedy menambahkan, hingga saat ini Indonesia telah memiliki cadangan beras terbesar sepanjang sejarah berdirinya republik, yakni mencapai 4,3 juta ton. Capaian ini menjadi pijakan kuat untuk melangkah lebih jauh menuju swasembada pangan. Kementan juga terus menggencarkan berbagai program strategis, seperti pencetakan sawah baru seluas 225.000 hektare secara nasional, optimalisasi lahan rawa dan non-rawa, serta perbaikan jaringan irigasi. Pencetakan sawah berarti membangun lahan baru yang sebelumnya belum dimanfaatkan. Sementara itu, optimalisasi lahan bertujuan meningkatkan indeks pertanaman (IP) dari IP1 menjadi IP2, bahkan IP3, agar produksi meningkat,” ujar Tedy. Selain itu, pemerintah juga menggarap pemanfaatan lahan kering melalui program kompanisasi dengan target satu juta hektare dan memberikan bantuan benih unggul. Diharapkan, dalam setahun petani dapat melakukan dua hingga tiga kali masa tanam. "Melalui sosialisasi ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi lintas sektor serta mempersiapkan para penyuluh untuk menjadi penggerak utama menuju kemandirian dan ketahanan pangan nasional," ujar Tedy.