Kementerian Pertanian pada tahun 2015-2019 telah menetapkan pencapaian target swasembada pangan khususnya komoditas padi, jagung dan kedelai melalui Program Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai (UPSUS Pajale)”. Program UPSUS Pajale ini dilaksanakan untuk mengatasi berbagai kendala yang ditemui di lapangan, antara lain: (1) alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian; (2) rusaknya infrastruktur/ jaringan irigasi; (3) makin berkurang dan mahalnya upah tenaga kerja pertanian; (4) masih tingginya susut hasil (losses); (5) belum terpenuhinya kebutuhan pupuk dan benih sesuai rekomendasi spesifik lokasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai upaya yaitu: 1) Pengembangan/ Rehabilitasi jaringan irigasi; 2) Optimasi lahan; 3) Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT); 4) Perluasan Tanaman Kedelai; 5) Perluasan Tanaman Jagung; 6) Penyediaan bantuan Benih; 7) Penyediaan bantuan pupuk; 8) Penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan); 9) Pengawalan/ Pendampingan oleh Penyuluh Pertanian, Babinsa, Mahasiswa dan Petugas lainnya. Khususnya dalam pengawalan/ pendampingan oleh penyuluh pertanian, babinsa, mahasiswa dan petugas lainnya, termasuk didalamnya kegiatan penyuluhan untuk merubah perilaku pelaku utama/petani ke arah yang lebih maju dalam berusaha tani.. Pencapaian target swasembada pangan bekelanjutan tersebut akan sulit tercapai apabila tidak ditindaklanjuti dengan kebijakan untuk membangun kesiapan petani agar mampu menerapkan berbagai inovasi teknologi. Untuk itu Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sesuai dengan mandatnya yaitu meningkatkan kualitas SDM pertanian mendukung pencapaian sasaran tersebut, menindaklanjuti melalui Pencanangan Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu melalui Penyuluhan, Pelatihan dan Pendidikan guna mewujudkan kembali kejayaan sektor pertanian menuju kedaulatan pangan. Pencanangan Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu melalui Penyuluhan, Pelatihan dan Pendidikan tersebut telah dilaksanakan di 3 (tiga) Provinsi, yaitu: Provinsi Gorontalo; Provinsi Banten; dan Provinsi Sumatera Barat. Secara keseluruhan acara gerakan di 3 (tiga) provinsi ini dihadiri sekitar lebih dari 2.900 orang yang terdiri dari undangan (pusat, daerah, petugas lapangan POPT), petani. penyuluh pertanian (perwakilan penyuluh PNS dan THL-TBPP) dan anggota TNI/Babinsa. Pencanangan di Provinsi GorontaloPencanangan Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2015 di Desa Bongomeme, Kecamatan Dungalio, Kabupaten Gorontalo, dihadiri oleh Asda I Bidang Pemerintahan Provinsi Gorontalo (mewakili gubernur gorontalo), Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (mewakili menteri pertanian), Aster (Asisten Teritorial) Kasdam VII Wirabuana (mewakili Pangdam VII Wirabuana), Bupati Kabupaten Gorontalo dan Bupati Bungabolango, serta SKPD Provinsi dan Kabupaten Gorontalo terkait, Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo, Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Dandim 1304 Gorontalo, para camat, lurah, penyuluh, babinsa, petani dan petugas lainnya se Provinsi Gorontalo. Secara keseluruhan acara gerakan ini dihadiri sekitar 1.100 orang yang terdiri dari petani 500 orang. penyuluh pertanian (Penyuluh PNS, THL-TBPP) 300 orang, anggota TNI/Babinsa 200 orang, Undangan berjumlah 100 orang yang mewakili SKPD terkait. Pada kesempatan ini Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Bapak Ir. Pending Dadih Permana, M.Ec.Dev. memperagakan penggunaan alat rice transplanter bersama Asda I dan Aster Kasdam VII Wirabuana. Pada sambutannya Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian mengemukakan bahwa perlunya mensinergikan kegiatan penyuluhan pusat dengan provinsi dan kab./kota dalam mendukung UPSUS serta meningkatkan efektivitas tim pokja UPSUS dalam mendampingi dan memberikan solusi untuk meningkatkan kinerja daerah dalam mencapai target UPSUS yang telah ditentukan dengan transfer inovasi teknologi ke petani. Pencanangan di Provinsi Banten Pencanangan Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2015, di Desa Rawa Kidang, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, dihadiri oleh Menteri Pertanian; Sekretaris Daerah Provinsi Banten; Kepala Badan PPSDMP; Direktur Jenderal Tanaman Pangan; Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten; Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tangerang, Sekretaris Badan PPSDMP, Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Danrem, para camat, lurah, penyuluh pertanian (perwakilan penyuluh PNS dan THL-TBPP se Jawa), Babinsa, petani dan SKPD.Secara keseluruhan acara gerakan ini dihadiri sekitar 1.000 orang yang terdiri dari undangan (pusat, daerah, petugas lapangan POPT) 100 orang, petani 200 orang. penyuluh pertanian (perwakilan Penyuluh PNS dan THL-TBPP se Jawa) 500 orang dan anggota TNI/Babinsa 200 orang Pada kesempatan ini Menteri Pertanian, Bapak Dr. Ir.H.Andi Amran Sulaiman, MP juga memperagakan penggunaan alat rice transplanter didampingi oleh Sesda dan . Pada sambutannya Menteri Pertanian mengemukakan bahwa Pemerintah pusat telah memberikan perhatian yang sangat besar kepada para petani di Indonesia melalui dukungannya dalam rangka percepatan swasembada pangan. Kenaikan produksi di Provinsi Banten memberikan andil dalam peningkatan produksi secara nasional. Dalam satu tahun pemerintahan, telah mampu mewujudkan kecukupan pangan utamanya beras dengan tanpa impor, meskipun tahun 2014-2015 dihadapkan El Nino yang cukup berat dibanding tahun 1998. Kalau dibandingkan tahun 1998 El Nino dengan intensitas 1,9% dan jumlah penduduk baru mencapai 200 juta jiwa, pemerintah memutuskan impor beras sebesar 7,1 juta ton. Sedangkan tahun 2015 intensitas El Nino sudah mencapai 2, 35% dan jumlah penduduk sudah mencapai diatas 252 juta jiwa, tetapi kebutuhan beras dapat dicukupi tanpa impor. Akhir-akhir ini terdapat import beras hanya untuk cadangan panganKhususnya kepada para penyuluh THL-TBPP, Menteri Pertanian memberikan apresiasi dan motivasi antara lain dengan: Rencana Pengangkatan menjadi Pegawai ASN melalui jalur Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Tahun 2016. THL-TB Penyuluh Pertanian yang usianya belum mencapai 35 tahun dapat mendaftar sebagai calon PNS, sedangkan yang telah mencapai usia lebih dari 35 tahun dapat mendaftar sebagai calon PPPK, dan bagi THL-TB Penyuluh Pertanian yang tidak lulus seleksi calon PNS dapat mengikuti seleksi calon PPPK. Persyaratan yang diwajibkan bagi pengangkatan THLTBPP harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan khusus Pencanangan di Provinsi Sumatera BaratPencanangan Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2015, di BP3K Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman direncanakan dihadiri oleh Menteri Pertanian (diwakili Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian); Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat); Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Padang Pariaman; Danrem (yang diwakili oleh Kepala Staf Resort Militer); Kepala Cabang BRI Kabupaten Padang Pariaman, para camat, lurah, penyuluh pertanian (perwakilan penyuluh PNS dan THL-TBPP se Sumatera), Babinsa, petani dan petugas lainnya. Secara keseluruhan acara gerakan ini dihadiri sekitar 850 orang. yang terdiri dari undangan (pusat, daerah, petugas lapangan lainnya) 50 orang, petani 100 orang. penyuluh pertanian (penyuluh PNS, dan THL-TBPP se Sumatera) 500 orang dan anggota TNI/Babinsa 200 orang. Dalam acara ini Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Bapak Ir. Pending Dadih Permana, M.Ec.Dev juga memperagakan penggunaan alat rice transplanter bersama Kepala Staf Danrem dan Sesda. Dalam sambutannya Kepala Badan mengemukakan bahwa Pemerintah pusat telah memberikan perhatian yang sangat besar kepada para petani di Indonesia melalui dukungannya dalam rangka percepatan swasembada pangan. Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu dari 17 provinsi penyangga produksi pangan nasional khususnya padi, mendapat kepercayaan untuk meningkatkan produksi pangan (padi, jagung dan kedelai). Hal ini sesuai potensi provinsi Sumatera Barat yang didominasi oleh sektor pertanian dengan menyumbang PDRB sebesar 23,01%. Berkat adanya dukungan dari pemerintah daerah dan stake holder lainnya, para petani di provinsi Sumatera Barat berhasil meningkatan produksi padi, yaitu dari 2.604.000 ton GKG meningkat 84.980 ton GKG (3,37%). Kenaikan produksi di Provinsi Sumatera Barat memberikan andil dalam peningkatan produksi secara nasional. Dalam satu tahun pemerintahan, telah mampu mewujudkan kecukupan pangan utamanya beras dengan tanpa impor, meskipun tahun 2014-2015 dihadapkan El Nino yang cukup berat dibanding tahun 1998. Kalau dibandingkan tahun 1998 El Nino dengan intensitas 1,9% dan jumlah penduduk baru mencapai 200 juta jiwa, pemerintah memutuskan impor beras sebesar 7,1 juta ton. Sedangkan tahun 2015 intensitas El Nino sudah mencapai 2, 35% dan jumlah penduduk sudah mencapai diatas 252 juta jiwa, tetapi kebutuhan beras dapat dicukupi tanpa impor. Harapan kita semua kepada para pelaku pembangunan pertanian untuk terus bekerja keras dan bekerja sama secara bersinergis guna tercapainya swasembada dan swasembada berkelanjutan khususnya beras dapat tercapai dalam waktu kurang dari tiga tahun. (Dwi Hernayanto/Program/Pusluh)