Hari ini (13/03/2023) sedang diadakan kegiatan Pertemuan Akselerasi Kegiatn Proyek Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Tahun Anggaran 2023 di Royal Hotel Bogor, 13 s.d. 15 Maret 2023. Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Kepala Badan PPSDMP, Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr. bersama dengan Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Kepala Pusat Pendidikan Pertanian, dan Kepala Pusat Pelatihan Pertanian. BPPSDMP menerima pinjaman hibah dari sumber daya luar negeri melalui beberapa proyek, yakni Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP), Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling-Up Initiative (READSI), Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP), dan Youth Entrepreneurship and Employment Support Services (YESS). Di antara empat program/proyek ini, IPDMIP adalah proyek yang sudah selesai lebih dahulu. Sedangkan READSI yang dikelola Puslatan, YESS yang dikelola Pusdiktan, dan SIMURP yang dikelola Pusluhtan masih berlanjut hingga Maret 2025, Desember 2025 dan Juni 2024 secara berturut-turut. Kepala BPPSDMP menggarisbawahi pentingnya memenuhi kebutuhan penyerapan anggaran, karena ketiga proyek/program yang masih berjalan ini perlu memenuhi penyerapan anggaran tertentu agar dapat dilakukan top-up atau penarikan anggaran. Di antara ketiga proyek/program yang masih berjalan, YESS direncanakan untuk menerima top-up hingga 10 kali lipat anggaran semulanya pada Tahun 2023. Sedangkan, SIMURP dan READSI hanya 3 kali dan 2 kali lipat, berturut-turut. Kepala BPPSDMP mengharapkan proyek SIMURP dapat mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari BPPSDMP, serta mampu mendukung GENTA ORGANIK (Gerakan Tanam Pro Organik), yakni gerakan yang dicanangkan oleh BPPSDMP dalam rangka meningkatkan penggunaan pupuk organik pada praktik pertanian nasional. Tentunya, praktik pertanian yang diterapkan proyek SIMURP di daerah pelaksana proyek sangat kompatibel dengan GENTA ORGANIK, dikarenakan inti dari praktik Climate-smart Agriculture (CSA) SIMURP merupakan pertanian rendah emisi yang di dalamnya termasuk penggunaan pupuk organik, penggunaan pestisida nabati, dan agensia hayati. Dengan upaya bersama antar Pusat dan Daerah, SIMURP diharapkan dapat mencapai tujuannya di seluruh lokasi proyek sehingga dampaknya dapat meluas, bahkan mendukung proyek lainnya seperti GENTA ORGANIK dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Agenda selanjutnya dari Kegiatan Pertemuan Akselerasi Kegiatan Proyek PHLN ini diisi oleh narasumber dari Direktorat Pangan dan Pertanian pada Kementerian PPN/Bappenas serta Biro Kerja sama Luar Negeri (KLN) Kementerian Pertanian terkait “Kebijakan Pendanaan PHLN untuk Mendukung Pencapaian Target Pembangunan Pertanian” dan “Potensi Pendanaan dari Mitra Luar Negeri Mendukung Pembangunan SDM Pertanian” berturut-turut. Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas menyampaikan bagaimana proses Kementerian/Lembaga dalam mengajukan sebuah proyek hibah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sehingga pencapaian output K/L tersebut dapat tercapai. Beliau menambahkan, mekanisme top-up yang dikenal pada pelaksanaan proyek PHLN bukan merupakan metode yang ideal dari sisi perencanaan. Hal ini dikarenakan proyek yang dananya bersumber dari PHLN seharusnya dilaksanakan berdasarkan AWPB ( Annual Work Plan and Budget ) dan secara langsung diterjemahkan ke dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) secara utuh. Namun, hingga saat ini, metode top-up masih menjadi solusi bagi beberapa K/L yang memiliki keterbatasan kemampuan dukungan pendanaan, sehingga penganggaran bertahap menjadi solusinya. Materi selanjutnya yang disampaikan oleh Biro Kerja sama Luar Negeri (KLN) adalah metode-metode yang tersedia untuk dapat bekerja sama dengan pihak calon pemberi hibah/pinjaman bagi K/L yang hendak melaksanakan proyek. Beliau menjelaskan mekanisme pengajuan kerja sama multilateral dan bilateral dengan plus dan minusnya masing-masing. Hingga saat ini, Kementerian Pertanian telah bekerja sama dengan beberapa lembaga keuangan seperti IFAD, ADB, AIIB, dan World Bank. Beliau menambahkan, masing-masing lembaga ini dalam memberikan pinjaman menerapkan kebijakan yang berbeda-beda. Contohnya, IFAD merupakan lembaga yang terkenal memberikan bunga (interest rate) paling rendah dibandingkan lembaga lainnya. Namun, secara umum semua lembaga tersebut menerapkan commitment fee dan interest rate yang merupakan biaya-biaya tambahan di luar nominal pinjaman yang diajukan. Namun, kedua narasumber sepakat bahwa loan is the last source of government funding atau pinjaman hibah luar negeri harus menjadi pilihan terakhir dalam menjadi sumber dana anggaran pemerintah. Harapan ke depannya, setelah melaksanakan proyek PHLN, Pemerintah Pusat maupun Daerah dapat mendukung proyek/program serupa melalui APBN dan APBD sehingga manfaat serupa dapat tercapai dengan implikasi ekonomi seminim mungkin. Author: Kevin Derrian F. (Penyuluh Pertanian Provinsi Jawa Barat)