"Pengawalan Penyuluhan dalam Mendukung Program Pangan Strategis Nasional melalui Peningkatan Kapasitas Manajerial Kepala BP3K" Dalam upaya mensukseskan Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian menetapkan pencanangan program aksi gerakan pemberdayaan petani, melalui pendekatan sistem Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan guna mendukung Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian cq Pusat Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan Pertemuan Bimbingan Teknis dan Manajemen Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan Tingkat Kecamatan Tahun 2016. Pertemuan diadakan sebanyak dua angkatan. Angkatan Pertama telah diselenggarakan pada tanggal 1 sd 4 Maret 2016 di Fave Hotel Langko Mataram, Nusa Tenggara Barat.Pertemuan ini diselenggarakan untuk meningkatkan peran dan kinerja Pimpinan BP3K dalam mendukung tercapainya swasembada pangan strategis nasional, serta memberikan pemahaman Pimpinan BP3K dalam manajemen pengelolaan BP3K sebagai Pos Simpul Koordinasi Program dan Pelaksana Kegiatan Pembangunan Pertanian di Kecamatan sekaligus sebagai Pusat Data dan Informasi Pembangunan Pertanian dan meningkatkan kerjasama lembaga-lembaga teknis (Dinas Kabupaten/Kota, BP4K, dan BPTP) yang membidangi pertanian dalam mendukung peningkatan peran dan kinerja BP3K (diwujudkan dengan nota kerjasama dalam unsur-unsur diantaranya: BP3K, BP4K, Dinas Teknis, dan BPTP).Jumlah peserta pertemuan sebanyak 150 orang yang terdiri dari: 1) Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan; 2) Koordinator Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota; dan 3) Koordinator Penyuluh Pertanian Provinsi. Peserta berasal dari 10 provinsi yaitu: Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat, dan dibuka oleh Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian. Narasumber pada pertemuan dimaksud yaitu: Kepala Sekretariat Bakorluh Prov. NTB, Kepala Dinas Pertanian Prov. NTB, Kepala BPTP Prov. NTB, Motivator oleh Wayan Supadno, Widyaiswara BPPSDMP Ir. Winny Dian Wibawa, M.Sc., Kepala BKP3 Kab. Lombok Tengah, dan Kepala BP3K Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat. (semua materi dapat di download melalui Cyber Extension).Pertemuan ini menggunakan metode pemaparan hasil, diskusi kelompok dan kunjungan lapangan. Kunjungan lapangan berupa kunjungan ke BP3K Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat dan BP3K Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah. Kunjungan lapangan ini dimaksudkan agar peserta belajar memahami dan mengimplementasikan tentang teori manajemen (POAC) di masing-masing BP3K yang menjadi tempat kunjungan lapangan.Hasil dari pertemuan diantaranya adalah:1. Kebijakan BPPSDMP dalam mendukung tujuh komoditas Program Pangan Strategis Nasional yaitu: (a) Optimalisasi peran penyuluhan dalam pendampingan program swasembada pangan di tingkat BP3K dan WKPP; (b) Peningkatan daya saing dan kinerja balai diklat; (c) Revitalisasi STPP dan SMK-PP, serta sertifikasi profesi pertanian; dan (d) Pemantapan sistem administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel dengan program aksi: Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu melalui Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan” dengan rencana alokasi anggaran tahun 2016 kurang lebih Rp 1,47 Trilyun;2. Peningkatan kapasitas BP3K melalui kegiatan: Temu Teknis Penyuluhan di Kecamatan, Latihan dan Kunjungan, Administrasi BP3K; Farmer Field Day (FFD), Kursus Tani, Pengelolaan Data Base Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian, dan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompoktani;3. Kemampuan manajerial dan kapasitas Pimpinan BP3K perlu ditingkatkan, agar pimpinan BP3K mampu memanfaatkan potensi komoditas unggulan wilayah, BP3K mampu memanfaatkan potensi kelembagaan tani (Poktan/Gapoktan/ Koperasi/BUMP/), BP3K mampu memanfaatkan potensi SDM (Penyuluh dan Petani), dan mampu memfasilitasi kemitraan usaha pelaku utama dan pelaku usaha;4. Untuk mendukung program UPSUS percepatan peningkatan produksi 7 (tujuh) komoditas pangan strategis nasional tahun 2016, instansi terkait seperti BPTP, Bakorluh, Bapeluh, Dinas teknis lingkup pertanian, agar memberikan dukungan yang optimal, baik melalui APBD maupun melalui sinergitas pembinaan BP3K secara terpadu dengan mengembangkan BP3K sebagai Model Binaan bekerjasama dengan STPP, Balai Besar Pelatihan dan Perguruan Tinggi (Research Extension);5. Pimpinan BP3K melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas BP3K tahun 2015 dan segera melaporkan hasilnya kepada Pimpinan BP4K/Kelembagaan yang membidangi penyuluhan di kabupaten/kota sebagai bahan perbaikan pelaksanaan kegiatan fasilitasi BP3K melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2016;6. Berdasarkan hasil kunjungan lapangan dan diskusi kelompok dari peserta diperoleh gambaran bahwa masih banyak pelaksanaan kegiatan fasilitasi BP3K tahun 2015 berjalan tidak tepat waktu karena keterlambatan pencairan anggaran dari provinsi. Untuk itu, Bakorluh/ Kelembagaan yang membidangi penyuluhan di provinsi selaku penanggungjawab pengelolaan dana dekonsentrasi Badan PPSDM Pertanian, agar melaksanakan kegiatan tahun 2016 lebih cermat dan perlu terobosan-terobosan untuk mempercepat aliran anggaran yang ada. (Nur Fajariyantini)