Sulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi yang terkenal sebagai lumbung pangan nasional, diharapkan terus mampu meningkatkan produksi pangan sehingga Sulawesi Selatan dapat mensuplai pangan khususnya beras di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan sekaligus menyediakan sebagian besar kebutuhan pangan nasional bahkan dunia internasional melalui ekspor produk pangan. Sejalan dengan itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Dr.H. Syahrul Yasin Limpo, SH, M.Si, MH pada tahun 2009 di awal kepemimpinannya telah mencanangkan salah satu Program yaitu Surplus 2 juta ton beras dan 1,5 juta ton jagung, 1 juta ekor sapi, dan gerakan pemulihan produksi dan kualitas kakao 300 ribu ton sebagai wujud keseriusan Pemerintah Provinsi memberdayakan masyarakat perdesaan yang berbasis pertanian sekaligus tanda kesiapan mensuplai kebutuhan pangan nasional. Permasalahan mendasar yang dihadapi petani adalah kurangnya akses kepada sumber permodalan, pasar, teknologi, serta organisasi tani yang masih lemah. Sejak Tahun Anggaran 2008, Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kementerian Pertanian melaksanakan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dibawah koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) yang berada dalam Program Pemberdayaan Masyarakat. Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan bentuk fasilitas bantuan modal usaha untuk petani, baik petani pemilik, penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan diharapkan dapat memberdayakan masyarakat tani melalui penguatan kelembagaan. Provinsi Sulawesi Selatan telah mendapatkan alokasi Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM-PUAP) pada tahun 2008 sebanyak 457 desa/gapoktan, tahun 2009 sebanyak 493 dan tahun 2010 merupakan tahun ke-3 pelaksanaan Program PUAP yang dialokasikan pada 584 desa/gapoktan. Total selama tiga tahun mencapai 1.534 desa/gapoktan. Hal ini berarti kurang lebih Rp. 153,4 milyar dana BLM PUAP yang beredar di pedesaan SulSel. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Program PUAP tahun 2011, maka Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 2 Februari 2011 melaksanakan Rapat Persiapan Program/kegiatan PUAP 2011 dengan peserta Ketua/Sekretaris Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan yang dihadiri Direktur Pembiayaan Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI beserta Tim PUAP Pusat. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Sulawesi Selatan, Dr.Ir. H. Achmar Manring, MS dalam sambutannya memaparkan perkembangan pelaksanaan PUAP di Sulawesi Selatan tahun 2008 - 2010 antara lain perkembangan dana peruntukan kegiatan agribisnis tahun 2008 sebesar Rp. 8,79 milyar dan tahun 2009 sebesar Rp. 5,94 milyar sedangkan tahun 2010 terdapat 69 desa yang tidak dapat diproses/diverifikasi karena merupakan desa PUAP tahun 2008 maupun 2009 bahkan desa yang dobel pada tahun 2010. Direktur Pembiayaan Pertanian, Ir. Mulyadi Hendiawan, MM menegaskan bahwa Calon lokasi PUAP desa dan gapoktan, diusulkan oleh (i) Bupati/Walikota; (ii) Aspirasi Masyarakat/Komisi IV DPR dan (iii) Unit Kerja Eselon I Kementerian Pertanian, dengan memenuhi beberapa persyaratan calon penerima PUAP 2011 yang telah ditetapkan. Selanjutnya dalam rangka percepatan pelaksanaan PUAP 2011, diharapkan kepada Tim Pembina PUAP Provinsi menyampaikan usulan desa dan gapoktan calon penerima BLM PUAP, paling lambat 25 Februari 2011 ke Sekretariat PUAP Cq. Direktorat Pembiayaan Pertanian, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian. Pada Pertemuan tersebut juga disampaikan permasalahan yang dihadapi oleh Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota untuk mendapatkan penjelasan dan solusi dari Tim PUAP Pusat. (Bidang Kelembagaan dan Pembinaan Petani, Set. Bakorluh Sulsel)