Tim dari UPT Pelatihan SDM Pertanian Dinas TPHBUN Prov. Sulsel yang diwakili Kepala Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Pertanian, Hartati, SP, MM menghadiri undangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bulukumba pada acara Rembug Tani Sekolah Lapang (SL) Tematik Komoditi Cabe. Rembug Tani dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bulukumba. Kegiatan ini dilaksanakan untuk bermusyawarah dan melakukan koordinasi mengenai pelaksanaan kursus tani komoditi cabe. Pelaksanaan SL dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani melalui penerapan pertanian yang modern dan berkelanjutan di Kab. Bulukumba. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Bululohe, Kec. Rilau Ale dihadiri oleh Pejabat Struktural Lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bulukumba, Koordinator BPP se Kab. Bulukumba, Penyuluh Pertanian, POPT dan kelompoktani. Turut hadir sebagai narasumber yakni Kepala IP3OPT Wilayah 3 Prov. Sulsel, Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kab. Bulukumba, Tim Pendamping SL dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bulukumba. Kegiatan Rembug Tani akan menyerap aspirasi petani mengenai materi kursus tani yang dibutuhkan dan teknologi pertanian yang akan diterapkan. Setelah Rembug Tani, akan dilaksanakan Kursus Tani Komoditi Cabe sebanyak 8 kali. "Minat anak muda ke sektor pertanian kurang. Sektor pertanian memberikan sumbangsih begitu besar terhadap penyediaan pangan. Anak muda banyak bekerja di sektor pengolahan, padahal intinya ada pada budidaya,"ujar Ihsan dari Bappeda Kab. Bulukumba. Hartati, SP, MM menyampaikan bahwa pemerintah mendorong genta organik. Pada petunjuk teknis sekolah lapang, kita menetapkan 10 kelompoktani, dipilih 5 orang tiap poktan untuk dilatih. SL Tematik mengacu pada SL dekon. Calon peserta yang terpilih adalah petani yang mempunyai kapasitas terbaik dan mampu menyebarkan informasi yang diterima kepada anggota lain. Nantinya akan ada laboratorium lapang (LL) minimal 1 ha. Pada kegiatan rembug ini, akan didiskusikan teknologi apa yg akan diterapkan serta syarat utama yakni kelompoktani tersebut sudah terdata di simluhtan. Dwi Arnir Wanayenti, SP, MPPenyuluh Dinas TPHBUN Prov. Sulsel