Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis menggelar sosialisasi mengenai pendataan perkebunan sawit rakyat dan Dana Bagi Hasil Sawit di kantor camat Bandar Laksamana.Kegiatan ini dibuka oleh Pjs. Bupati Bengkalis, Akhmad Sudirman Tavipiyono, yang diwakili oleh Kepala Dinas Perkebunan, Mohammad Azmir. Sosialisasi ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, Camat Rupat Utara Afrizal, Camat Rupat Hariadi, termasuk Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Supriadi. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendataan perkebunan sawit dan manfaat dari Dana Bagi Hasil Sawit bagi petani. Dalam sambutan Bupati, disampaikan Mohammad Azmir menjelaskan bahwa dari keseluruhan perkebunan rakyat, sekitar 283.881,24 hektar (86,90%) merupakan lahan perkebunan kelapa sawit. Komoditas utama lainnya meliputi karet seluas 32.075,20 hektar (9,82%), kelapa 6.096,55 hektar (1,86%), sagu 3.269,86 hektar (1,00%), pinang 1.266,70 hektar (0,39%), dan kopi 106,01 hektar (0,03%). Di Kecamatan Rupat dan Rupat Utara, terdapat 11.243,36 hektar kelapa sawit dengan 3.043 kepala keluarga sebagai petani. Azmir menegaskan pentingnya pendataan yang akurat, mengingat saat ini data yang tersedia hanya mencakup luas lahan per komoditas, jumlah produksi, dan jumlah pekebun tanpa menyebutkan nama pemilik atau lokasi kebun. Data yang valid sangat diperlukan untuk pengembangan kebijakan dan pemberian bantuan. Ia juga menjelaskan bahwa Kementerian Pertanian telah mengeluarkan pedoman untuk penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B), yang menjadi langkah penting dalam mendata kepemilikan perkebunan rakyat. Dengan data yang tepat, pengajuan bantuan untuk pengembangan perkebunan sawit rakyat dapat lebih terarah dan efektif. Azmir menyoroti bahwa isu negatif mengenai industri sawit, seperti deforestasi, sering kali sulit dijawab tanpa data komprehensif. Oleh karena itu, pendataan diharapkan dapat memberikan gambaran jelas tentang kondisi perkebunan rakyat di Kabupaten Bengkalis. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga meluncurkan program “Perkebunan Jempol” untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan perkebunan. Masyarakat tidak dipungut biaya untuk ikut serta, dan pemerintah akan membantu pengajuan dokumen legalitas lahan. Mohammad Azmir menutup sambutannya dengan harapan bahwa semua usaha ini dapat membawa keberkahan bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan petani sawit, mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam mendukung pembangunan perkebunan di Kabupaten Bengkalis.