Kamis, 20 Juli 2023 -- Hari ini dilaksanakan Rapat Rekonsiliasi dan Konsolidasi Monev Program dan Kegiatan Lingkup BPPSDMP Kementerian Pertanian di Hotel Santika Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Prof. Ir. Dedi Nursyamsi, M. Agr. selaku Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian. Dedi Nursyamsi menyampaikan pentingnya kegiatan pemantauan pada pelaksanaan Program BPPSDMP. Program-program yang dilaksanakan oleh Pusat Penyuluhan, Pusat Pendidikan, dan Pusat Pelatihan Pertanian merupakan bagian dari realisasi tujuan Badan PPSDMP yakni untuk menyiapkan SDM Pertanian yang professional, mandiri, berdaya saing, dan berjiwa wirausaha. Kepala Badan ini kembali menyampaikan bahwa peningkatan pendapatan petani merupakan bagian yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut. Pembahasan selanjutnya oleh Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Dr. Ir. Siti Munifah, M.Si. mengenai pemantauan realisasi dari Pusat Penyuluhan, Pusat Pelatihan, dan Pusat Pendidikan Pertanian. Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat yang merupakan Satker Dekonsentrasi dari Pusat Penyuluhan Pertanian juga turut dibahas terkait realisasi keuangannya. Provinsi Jawa Barat menempati realisasi peringkat ke-5 jika dibandingkan dengan Satker Dana Dekonsentrasi lainnya di seluruh Indonesia. Sekretaris Badan memberikan apresiasi kepada satker yang berhasil mencapai realisasi yang cukup tinggi pada pertengahan tahun ini. Bahasan selanjutnya dalam kegiatan Rekonsiliasi ini adalah pemantauan aset Barang Milik Negara yang ada di Satker Dekonsentrasi. Dibandingkan dengan Satker lain, Provinsi Jawa Barat tidak memiliki tanggungan pelaporan aset yang signifikan kepada BPPSDMP. Di akhir kegiatan, Siti Munifah memberikan saran bagi Satker pelaksana APBN untuk meningkatkan realisasi baik keuangam maupun fisik di lapangan. Salah satu kiat ini adalah yang sedang ditempuh oleh Provinsi Jawa Barat guna lebih jauh meningkatkan performa realisasi anggaran yaitu dengan mereviu dan menyesuaikan Rencana Penarikan Dana Satker dengan dinamika di lapangan, termasuk kondisi cuaca, pengairan, serangan hama, ketersediaan sarana dan prasarana dan kematangan SDM baik kelompok tani maupun penyuluh pertanian. Ke depannya, Satker Provinsi Jawa Barat diharapkan mampu senantiasa meningkatkan realisasi anggaran APBN melalui berbagai upaya strategis sehingga dapat mencapai realisasi tertinggi di akhir tahun 2023. Red: Kevin Derrian Firdaus (Penyuluh Pertanian Provinsi Jawa Barat)