[ JAKARTA] Berdasarkan amatan standing crop citra satelit Kementan menunjukan bahwa pada bulan Februari Maret Indonesia bisa memiliki stok beras hingga 4,3 juta ton. Dengan angka tersebut maka posisi beras Indonesia dalam kondisi aman dan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengungkapkan berdasarkan data Kerangka Sampling Area (KSA) BPS, diperkirakan luas panen raya di bulan Februari Maret tahun 2023 sebesar 1 juta hektar dan pada puncak panen raya bulan Maret mendatang sebesar 1,9 juta ton. Jika produksi rata-rata 5 ton per hektar dari 1 juta hektar, artinya minimal ada 10 juta ton gabah setara 5 sampai 6 juta ton beras. "Tetapi sekali lagi kita harus lebih keras lagi dalam bekerja menyedikan kebutuhan beras bagi masyarakat Indonesia. Kita memang harus bergerak lebih cepat tetapi kita juga tidak boleh pede menghadapi 2023. Apalagi ada cuaca ekstrim global dan peringatan dunia tentang krisis," ujar Mentan SYL. Mentan SYL berharap produksi padi sesuai pantau satelit. "Perkiraan BPS dan laporan dari daerah berjalan normatif sehingga sesuai arahan Presiden Jokowi, menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri ketersediaan beras tercukupi," jelas Mentan SYL. Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Dedi Nursyamsi menyampaikan pada arahan agenda Ngobrol Asyik (Ngobras) volume 10, Selasa (07/03/2023) di AOR BPPSDMP, dengan tema Tantangan Penyuluhan Pertanian Menghadapi Panen Raya 2023. Pada arahannya Dedi Nursyamsi menyampaikan bahwa mari para pemerhati pertanian dan penyuluh pertanian sama-sama mendorong para petani berproduksi dan mengenjot produktivitas. Saat ini petani dan keluarganya yang berjumlah 140 juta mengantungkan hidupnya pada harga gabah dan beras, kalau hasil penjualan mereka bagus dengan harga jual naik maka petani dan keluarganya akan tersenyum”. ujar Dedi Nursyamsi. Narasumber Ngobras, Entang Saastraatmadja Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat mengatakan untuk tahun 2023 tercatat 1,9 juta ha Sawah akan panen raya berbarengan dengan bulan ramadhan dan hari raya Idul fitri. Tantangan utama pemerintah saat ini yaitu pengendalian Harga, kesepakatan pemerintah dengan pengusaha penggilingan padi, programa penyuluhan ke depan, meningkatkan kesejahteraan petan, menggeser status petani gabah ke petani beras, tata kelola cadangan beras pemerintah”. ujar Entang Saastraatmadja. Lebih lanjut Entang Saastraatmadja mengatakan solusi ke depan yang diperlukan diantaranya sinergi dan kolaborasi dunia Penyuluhan Pertanian, revitalisasi Penyuluhan Pertanian, penyuluhan Pertanian di era Milenia dengan titik kuat pembangunan pertanian dan nilai tukar petani. Selain kegiatan Ngobras, Kementerian Pertanian melalui Pusat Penyuluhan Pertanian terus memaksimalkan kinerja program-program utamanya sekaligus mengusahakan pembiayaan peningkatan SDM melalui berbagai mekanismenya, di antaranya melalui Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Salahsatu PHLN yaitu SIMURP, program ini diarahkan pada peningkatan produktivitas tanaman dalam menghadapi perubahan iklim global, peningkatan IP dan meningkatkan pendapatan petani melalui penerapan Climate Smart Agriculture (CSA) atau Pertanian Cerdas Iklim.hvy