Loading...

Kementan Sosialisasikan Tata Kelola Program Pupuk Bersubsidi pada agenda MSPP

Kementan Sosialisasikan Tata Kelola Program Pupuk Bersubsidi pada agenda MSPP
[Jakarta] Presiden Joko Widodo menetapkan tambahan anggaran subsidi pupuk sebesar Rp 14 triliun. Jokowi mengatakan penambahan subsidi pupuk itu diusahakan untuk semester kedua karena dari Pupuk Indonesia telah menyatakan jika saat ini tersedia 1,7 juta ton pupuk. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berujar kebijakan tersebut untuk mengantisipasi dampak fenomena kekeringan ekstrim El Nino. El Nino membuat hasil produksi pertanian di dalam negeri terus merosot. Sehingga pemerintah harus mengantisipasinya dengan menambah subsidi pupuk untuk membantu petani”. ujar Mentan. Lebih lanjut Mentan menjelaskan bahwa selama ini petani kesulitan mengakses pupuk bersubsidi. Pasalnya hanya petani yang memiliki Kartu Tani yang bisa mendapatkan pupuk tersebut. Walhasil, kata Amran, ada 17 sampai 20 persen petani yang tidak mendapat pupuk bersubsidi. Sementara itu agenda Mentan Sapa Petani dan Penyuluh Pertanian (MSPP) volume 02, bertemakan Tata Kelola Program Pupuk Bersubsidi dilaksanakan Jumat (12/01/2024) di AOR BPPSDP. Kepala BPPSDMP, Dedi Nursyamsi mengatakan pada arahannya bahwa saat ini untuk alokasi pupuk subsidi di tahun 2024 di tambah 14 Triliun rupiah atau setara dengan 2,5 juta ton urea ditambah Mpk. Saat ini ada kebijakan untuk menebus pupuk subsidi boleh memakai Kartu Tani ataupun KTP”. jelas Dedi Nursyamsi. Narasumber MSPP, Tommy Nugraha, Direktur Pupuk dan Pestisida mengatakan terdapat perubahan kebijakan pupuk bersubsidi dengan adanya Permentan 10 Tahun 2022 terkait pembatasan jenis pupuk Urea dan NPK. Peruntukan pupuk subsidi petani komoditas padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi dan kakao dengan luas lahan yang diusahakan maksimal 2 Ha”. jelas Tommy Nugraha. Tommy Nugraha menambahkan bahwa tantangan transformasi digitalisasi pengelolaan pupuk bersubsidi diantaranya Akses internet belum merata terutama wilayah 3T, Keterbatasan petugas dalam implementasi digitalisasi, Keterbatasan infrastruktur pengelolaan seperti Komputer,Laptop, dan HP, Kemampuan petani terhadap implementasi digitalisasi.hevymay