Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam menjamin ketersediaan pangan secara berkelanjutan dan peningkatan kualitas dan kinerja Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) Kabupaten Barru melaksanakan Rapat Koordinasi Pemantapan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Barru Tahun 2010 yang dihadiri kurang lebih 200 orang peserta dari berbagai instansi terkait. Bertindak sebagai nara sumber dalam Rapat Koordinasi tersebut antara lain DR.IR.Achmar Manring, MS (Kepala Sekretariat Bakorluh Prop.Sulsel), IR.H.Muh.Kasim Alwi (Kepala BKPD Prop. Sulsel) dan IR. Luthfi Halide, MP (Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prop. Sulsel). "Forum Ketahanan Pangan merupakan perwujudan penting dan pembangunan nasional utamanya dalam bentuk sumber daya manusia yang produktif dan berkualitas yang menjadi salah satu unsur hak asasi manusia, bahkan menjadi penggerak perekonomian dan ketahanan nasional karena masalah pangan adalah masalah fundamental dalam kehidupan masyarakat. Memperhatikan realita penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang ada dan untuk menjawab kedepan tantangan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) sebagai salah satu triple track strategy dari pencanangan Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dalam rangka pengurangan kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan daya saing ekonomi nasional, maka diperlukan terwujudnya pertanian tangguh untuk pemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani". Demikian disampaikan Wakil Bupati Barru, Drs.H.A. Anwar Aksa dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Koordinasi Pemantapan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Barru di Aula Colli Pujie Kantor Bupati Barru, kemarin, (21/9). Menurut Bupati Barru, sistem ketahanan pangan yang melibatkan berbagai sektor perekonomian harus ditangani secara terpadu, baik dari ketersediaan pangan, distribusi pangan, hingga pada pengembangan pola konsumsinya dan penanganan kerawanan pangan dan penyuluhannya. " Hal ini merupakan bagian dari tugas pemerintah untuk menfasilitasi, mengatur dan menyediakan prasarana publik dalam memberdayakan masyarakat terhadap upaya ketahanan pangan," katanya. Bupati berharap, menjaga kemandirian pangan badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluh pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta instansi terkait mampu memberikan skala prioritas terhadap pembangunan daerah Kabupaten Barru, khususnya pembangunan ketahanan pangan pada tingkat desa dan kelurahan serta rumah tangga. Ir. H.Muhammad Kasim Alwi selaku Ketua BKPD Sekretariat DKP SulSel juga mengingatkan bahwa ketahanan pangan tidak hanya sekadar kecukupan produksi tapi terkait dengan daya beli, distribusi, aksebilitas, sosial budaya bahkan politik dan keamanan. " Dengan cakupan yang luas, sistem ketahanan pangan daerah bukan hanya menjadi domain tugas Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan semata, melainkan termasuk instansi-instansi terkait lainnya termasuk dunia usaha dan masyarakat itu sendiri. Boleh saja kita menunda pembangunan, kecuali pembangunan ketahanan pangan karena pangan adalah kebutuhan manusia yang paling mendasar serta ketahanan pangan adalah benteng terakhir ketahanan nasional. "Hasil atau keluaran yang diharapkan dari Rapat Koordinasi ini adalah terlaksananya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Optimalisasi Keterpaduan Program dan Kegiatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Barru yang didukung oleh Penyuluh yang kuat dan tangguh serta terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Pertanian yang mampu mengembangkan Pelaku Utama (Petani) menjadi Pelaku Usaha yang professional, inovatif, dan mandiri dalam mengelola usaha taninya" demikian disampaikan oleh Ir. Arfain, M.Si Kepala BKPPP Kab. Barru dalam menutup acara tersebut. -Syamsidar, SP-