Dalam rangka Pemetaan Ketahanan dan Kerawanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas) Dewan Ketahanan Propinsi Jawa Timur menyelenggarakan Sosialisasi Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan di Propinsi Jawa Timur yang dilaksanakan di Hotel Utami Sidoarjo pada hari Senin - Selasa tanggal 22-23 November 2010. Hadir dalam sosialisasi tersebut Tim Pokja Ahli Dewan Ketahanan Propinsi Jawa Timur, Bapak Zahid Zamtoro, Kepala Bidang Ketersediaan Pangan, Bapak Darminto, Praktisi dan Dosen Pengajar Universitas Brawiaya Malang, Bapak Sujarwo, SP, MP serta pejabat dari SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang meliputi Badan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Bagian Perekonomian Daerah dan Badan Pemberdayaan Masyarakat. Adapun tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memetakan kerawanan pangan tingkat kabupaten/kota se-Jawa Timur. Berdasarkan penjelasan Bapak Sujarwo, SP, MM selaku praktisi dan dosen/staf pengajar Universitas Brawijaya Malang, penentuan prioritas kabupaten/kota rawan pangan dilakukan melalui sembilan kriteria yang didasarkan pada WFP (World Food Program). Penentuan kabupaten/kota rawan pangan dilakukan berdasarkan indikator kronis yang meliputi tiga kriteria yang meliputi pertama Ketersedian Pangan (terkait dengan jumlah produksi dan konsumsi pangan daerah), kedua, Akses Pangan yang meliputi Jumlah rumah tangga miskin, jalan yang tidak bisa diakses kendaraan bermotor dan rumah tangga tanpa akses listrik dan ketiga, Pemanfaatan Pangan yang meliputi Angka Harapan Hidup, Berat Balita di bawah standar, Jumlah perempuan buta huruf, Rumah tangga tanpa akses air bersih dan Rumah tangga dengan akses kesehatan > 5km. Dijelaskan pula bahwa penentuan kabupaten/kota rawan pangan hanya didasarkan pada sembilan indikator kronis tanpa ada intervensi dari indikator transiens (indikator sementara) seperti adanya bencana alam dan pengaruh curah hujan. Dari sembilan indikator kronis yang sudah disebutkan di atas, jumlah rumah tangga miskin, perempuan buta huruf, angka harapan hidup bayi lahir dan berat balita di bawah standart merupakan penyebab utama/pangkal kerawanan pangan. Dari hasil pemetaan kerawanan pangan sementara Kabupaten Sampang masuk dalam prioritas I, Kabupaten Sumenep dalam prioritas II, Kabupaten Bangkalan, Pamekasan dan Sumenep dan Probolinggo dalam Prioritas III. Terkait dengan penilaian indikator kronis dari berbagai sektor diharapkan permasalahan kerawanan pangan mendapat perhatian dari SKPD terkait dengan melibatkan Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai SKPD yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di Kabupaten/kota. Oleh: Umiatun, S.TP (BKP-4 Kabupaten Sampang)